Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengaku sudah berkirim surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Bambang Soesatyo alias Bamsoet terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
Jokowi memahami pemindahan ibu kota negara termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR.
"Tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada ketua DPR RI dengan dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru," kata Jokowi dalam konferensi pers, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konferensi pers itu, Jokowi menyebut ibu kota akan dipindahkan ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurutnya, penentuan lokasi itu sudah melalui kajian mendalam selama tiga tahun terakhir.
Jokowi melanjutkan dalam waktu dekat pemerintah akan segera menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota baru. Setelah siap, kata Jokowi, pemerintah akan langsung menyerahkan kepada DPR.
"Pemerintah akan segera mempersiapkan RUU nya, untuk kemudian disampaikan ke DPR," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Jokowi mengungkapkan alasan ibu kota dipindah ke Kaltim, antara lain risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor.
Kemudian lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Selanjutnya mempunyai infrastruktur yang relatif lengkap, dan telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180 ribu hektare.
 Bambang Soesatyo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang berisikan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
"Saya sudah terima suratnya," kata Bamsoet saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan akan mendukung keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ia menyebut keputusan itu pasti sudah mempertimbangkan berbagai aspek guna membangun masa depan Indonesia yang lebih baik
"Pemindahan Ibu Kota tidak berarti pembangunan Jakarta diabaikan. Pembangunan Jakarta tetap akan menjadi prioritas perhatian pemerintah," tambahnya.
Selain itu, Bamsoet menjelaskan surat dari Jokowi itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk dibacakan. Selanjutnya, kata dia, surat itu akan dibawa dalam forum rapat pimpinan DPR untuk dibahas bersama sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Hari ini saya terima, besok akan kami umumkan di rapat Paripurna lalu di bawa ke rapim untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembentukan UU tentang penetapan ibukota negara," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (fra/rzr)