Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu menjelaskan mekanisme amnesti dilakukan melalui penundaan penuntutan atau tak dibawa ke pengadilan untuk sementara waktu bagi tersangka korupsi.
"Saya akan usulkan amnesti, jadi penundaan penuntutan melalui diskusi antara pelaku pidana dengan penegak hukum. Jadi itu bisa kita bicarakan," kata Sujanarko dalam seleksi wawancara dan uji publik di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sujanarko menyadari bahwa aturan hukum acara pidana di Indonesia belum memberikan ruang untuk menjalankan mekanisme tersebut. Ia juga paham bahwa KPK tak bisa membuat aturan sendiri terkait hal ini.
ADVERTISEMENT
"Karena terkait dengan hukum acara kita maka instrumennya dengan perppu. Kita kumpulkan para expert untuk bisa men-draft perppu yang terkait dengan penundaan pidana melalui (amnesti)," tuturnya.
"Kenapa penegak hukum tidak melihat dalam jangka panjang," katanya.
[Gambas:Video CNN] (fra/ugo)