PBNU Ingatkan DPR Tak Politis Pilih Capim KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad meminta DPR untuk tidak politis dalam memilih Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Mengingat DPR merupakan tahap akhir proses seleksi Capim KPK.

Dia menilai bukan tidak mungkin proses pemilihan Capim KPK nantinya bisa disusupi berbagai kepentingan oleh para anggota DPR di Komisi III yang merupakan mitra lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri.

Lihat juga: DPR Harap Pansel KPK Kirim Nama dari Berbagai Kepentingan

"Salah satu persoalan korupsi itu ada di korupsi politik, dilakukan oleh aktor-aktor politik semua kalangan punya kepentingan terhadap KPK. Terutama kalangan politik," kata Rumadi di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Rumadi menjelaskan, DPR merupakan lembaga politik yang tentu bukan rahasia lagi punya banyak agenda atau kepentingan politik. Karena urusan politis pula sudah banyaknya anggota dewan yang justru terciduk KPK.

"Nah, bagi kita sebagai masyarakat jangan biarkan Capim KPK itu semata-mata jadi permainan politik para anggota DPR itu," lanjutnya.

Lihat juga: Pansel Akan Ganti Capim KPK Terpilih yang Enggan Isi LHKPN

Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan pimpinan KPK terpilih nantinya bukan orang-orang yang berintegritas. Bahkan bukan tak mungkin dikendalikan kepentingan-kepentingan tertentu.

"Kalau semata-mata jadi permainan politik maka yang dikedepankan itu bukan orang yang benar-benar punya integritas, bukan orang yang tidak punya cacat, tapi orang yang mudah dia kendalikan, bahkan orang yang paling lemah," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (tst/osc)