"Kapolri (Tito Karnavian), Panglima TNI (Hadi Tjanjanto), dan beberapa pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri akan berangkat hari ini. Rencana pukul 16.00 WIB untuk melakukan beberapa pengendalian dan juga dialog dengan beberapa tokoh yang dianggap sangat penting," kata Kadiv Humas Mabes Polri M. Iqbal di Kantornya, Jakarta, Senin (2/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait pihak asing dibalik kerusuhan Papua, Iqbal mengatakan pihaknya masih bekerja dengan melakukan pendalaman. Dalam hal ini, kata dia, Polri juga berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri.
"Kita memetakan itu, kita sedang bekerja dengan kementerian dan lembaga terkait," katanya.
"Kita sementara ini yakin dengan tindakan persuasif yang kita lakukan," kata dia.
Kendati begitu, terang Iqbal, Kepolisian akan tegas menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Sementara itu Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan rencana ia berkantor di Papua untuk jangka waktu yang belum ditentukan.
"Tergantung perkembangan situasi di sana," kata Panglima TNI seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin.
Hadi mengaku ingin memantau situasi di Papua terkini dari jarak lebih dekat secara fisik akan sangat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan.
"Karena itu, kami akan berkantor di sana dan berapa lamanya tergantung perkembangan situasi," ujarnya, menegaskan.
Tentang dugaan keterlibatan asing dibalik aksi unjuk rasa pada Kamis (29/8) yang berujung anarkis, Panglima TNI mengatakan,"Intelijen lebih paham,".
Terkait dengan pengamanan Papua terkini, saat ini tercatat sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah di timur Indonesia tersebut.
Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.
Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian sudah memerintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat tentang larangan demonstrasi di dua wilayah itu.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9).
[Gambas:Video CNN]
(ryn/wis)