Terima 10 Nama Capim KPK, DPR Akan Gelar Rapat Bamus

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dari Presiden Joko Widodo, pada Rabu (4/9) siang.

"Iya betul, sudah kami terima tadi siang," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).

Lihat juga: Moeldoko: 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi Sudah Final

Menurutnya, DPR akan langsung menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyikapi ini.

Dia menambahkan, 10 nama capim KPK yang sudah diterima ini juga akan langsung dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan 10 capim KPK yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sudah menjadi keputusan akhir sehingga tak akan dilakukan perubahan nama-nama yang sudah diserahkan.

Lihat juga: Fadli Minta Jokowi Turun Tangan Terkait Polemik Capim KPK

"Sudah final. Masa seleksi dari sejumlah (ratusan) sampai dengan 10 itu kan sudah panjang. Di situlah peran masyarakat memberi masukan, kan begitu. Masa mau mundur lagi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Moeldoko mengatakan Pansel Capim KPK sudah bekerja melakukan seleksi dari ratusan nama yang mendaftar hingga menyerahkan sepuluh nama ke Jokowi. Setelah itu, kata Moeldoko, Jokowi akan mengirim nama-nama itu ke DPR.

Sepuluh nama yang diserahkan kepada Jokowi antara lain, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak.

Lihat juga: Babak Baru Usai 10 Nama Capim KPK di Tangan Jokowi

Kemudian, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, seorang dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango.

Selanjutnya dosen Nurul Ghufron, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab) Roby Arya Brata, serta PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.

[Gambas:Video CNN] (mts/arh)