Koalisi Sipil untuk Papua Buka Posko Aduan Pelanggaran HAM
CNN Indonesia
Senin, 09 Sep 2019 21:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Papua membuka posko pengaduan untuk korban dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM akibat kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Berdasarkan keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (9/9), posko pengaduan itu berlokasi di kantor firma hukum AHIMSA di Padang Bulan, Abepura, Papua.
"Kami mengimbau para keluarga korban untuk melaporkan jika ada anggota keluarga mereka yang belum diketahui keberadaannya, termasuk korban luka-luka, salah tangkap dan mereka yang mengalami trauma sejak aksi kekerasan terjadi," ungkap Perwakilan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), Baguma.
Koalisi Masyarakat Sipil Papua terdiri dari sejumlah LSM dan ormas kepemudaan, diantara Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), KontraS Papua, LBH Papua, Tim Kerja CEDAW PAPUA, Elsam Papua, Walhi Papua, YALI Papua, PBH Cendrawasih, HMI Papua, PMKR, PEMUDA KATOLIK, GMKI, TIKI Papua, dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK).
Baguma mengatakan posko aduan dibentuk setelah masyarakat sipil mendapatkan sejumlah laporan terkait korban intimidasi dan luka-luka. Menurutnya, ada pihak yang memutus akses untuk keluarga, jurnalis, serta pekerja kemanusiaan.
Koalisi masyarakat pun juga menerima sebuah laporan yang menceritakan satu keluarga tidak diizinkan untuk melihat jenazah anggota keluarganya ketika kerusuhan berlangsung di Jayapura. Menurutnya, keluarga korban hanya menerima peti jenazah.
"Pembatasan akses bagi keluarga korban adalah bentuk pelanggaran HAM dan pemerintah serta aparat harus membuka akses bagi keluarga korban, para jurnalis, dan pekerja kemanusiaan," ungkap Perwakilan SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo.
Koalisi berharap dengan posko tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi alternatif terhadap data korban kekerasan yang selama ini hanya disajikan pemerintah.
Lebih lanjut, masyarakat diharapkan dapat turut berpartisipasi secara langsung untuk memberikan data-data teraebut.
"Sebelum launching sebenarnya sudah ada beberapa laporan yang diterima koalisi dan menemukan bahwa ada upaya untuk mengintimidasi korban yang ingin bersuara. Oleh karena itu hari ini koalisi launching poskonya ke publik biar orang-orang berani melaporkan ke koalisi," tutur Staf Komunikasi dan Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim.
[Gambas:Video CNN]
(ani/wis)
Berdasarkan keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (9/9), posko pengaduan itu berlokasi di kantor firma hukum AHIMSA di Padang Bulan, Abepura, Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baguma mengatakan posko aduan dibentuk setelah masyarakat sipil mendapatkan sejumlah laporan terkait korban intimidasi dan luka-luka. Menurutnya, ada pihak yang memutus akses untuk keluarga, jurnalis, serta pekerja kemanusiaan.
"Pembatasan akses bagi keluarga korban adalah bentuk pelanggaran HAM dan pemerintah serta aparat harus membuka akses bagi keluarga korban, para jurnalis, dan pekerja kemanusiaan," ungkap Perwakilan SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo.
Koalisi berharap dengan posko tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi alternatif terhadap data korban kekerasan yang selama ini hanya disajikan pemerintah.
"Sebelum launching sebenarnya sudah ada beberapa laporan yang diterima koalisi dan menemukan bahwa ada upaya untuk mengintimidasi korban yang ingin bersuara. Oleh karena itu hari ini koalisi launching poskonya ke publik biar orang-orang berani melaporkan ke koalisi," tutur Staf Komunikasi dan Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim.
[Gambas:Video CNN]
(ani/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK