Enggan Jadi Timur Tengah, Aktivis Papua Minta PBB Ikut Campur

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok masyarakat sipil di Papua mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengintervensi penuntasan konflik di Bumi Cenderawasih. Menurut aktivis Papua asal Jayapura, Cresco Yesnat rangkaian kekerasan dan kasus pelanggaran HAM yang disebutnya terus meningkat itu bisa jadi pintu masuk bagi PBB.

Ia juga menilai perlu ada tim independen untuk mengusut pelbagai permasalahan di Papua.

Lihat juga: Wiranto Sebut Benny Wenda Tak Didukung Negara Lain, Hanya LSM

"PBB segera menyampaikan ke pemerintah Indonesia untuk membuka akses informasi dan membolehkan wartawan yang pro terhadap masyarakat di Papua. Mendesak pemerintah Indonesia berdialog dengan aktivis perjuangan Papua. Lalu ada tim independen dari luar dengan difasilitasi pemerintah Indonesia," kata Cresco saat ditemui CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (9/9).

"Kami tidak mau daerah kami di Papua dijadikan seperti wilayah Timur Tengah," tambah dia lagi.

Cresco menambahkan pemerintah Indonesia juga harus membuka akses bagi para jurnalis asing. Langkah ini menurut dia diperlukan agar publik mendapat informasi yang berimbang.

Demo pencabutan blokir internet Papua di kantor Kemenkominfo di Jakarta Pusat, Jumat (23/8). (CNN Indonesia/ Jonathan Patrick)

Pernyataan senada diungkapkan aktivis lain asal Timika, Adolfina. "Ketika internet ditutup, banyak hal-hal kami tidak bisa kabarkan, apa yang terjadi sebenarnya," jelas Adolfina.

Selain membuka akses informasi, Adolfina menyebut kondisi yang terjadi di Papua saat ini tergolong darurat HAM. Sehingga menurut dia diperlukan campur tangan PBB untuk menjernihkan persoalan.

"Jadi PBB harus segera intervensi. Ini kan negara mulai takut dengan apa yang terjadi. Hari ini di Papua itu darurat HAM. Tarik militer organik dan non-organik di tanah Papua," tambah Adolfina.

Lihat juga: Wiranto Klaim Pembatasan Internet di Papua Sudah Dicabut

Ia mengaku merasa tak lagi aman berkegiatan di jalan-jalan utama Timika, kendati kawasan ini merupakan daerah asalnya. Pasalnya, menurut Adolfina, aparat berjaga di banyak titik. Penangkapan terhadap orang Papua, kata dia, bisa terjadi kapan saja.

"Ada kumpul dua-tiga orang di jalan, bisa langsung ditangkap," ungkap dia.

Aldofina pun mendesak pemerintah betul-betul memberikan hak kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat bagi warga Papua sesuai yang kini tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Ilustrasi sidang PBB. (Dok. Biro Setwapres)

Dia menuturkan, seusai aksi solidaritas antirasialisme, warga di Timika hidup dalam teror dan intimidasi. Kata dia, aparat berjaga di setiap lampu merah, gedung-gedung pemerintahan dan, pusat keramaian.

"Sehingga masyarakat takut keluar melakukan aktivitas seperti biasanya," tutur Adolfina.

Polda Papua sendiri belum merespons soal tudingan-tudingan para aktivis Papua ini.

Lihat juga: Polisi Sebut Kerusuhan Papua Dirancang Hingga 1 Desember

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuding Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sengaja memancing kerusuhan di Papua agar dilirik dunia internasional pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan ini.

"Benny Wenda main. Mereka ini mau mengejar dalam rangka tanggal 9 [September] itu ada rapat di Komisi HAM (PBB) di Jenewa. Jadi mereka sengaja bikin rusuh supaya di sana nanti ada suaranya Papua rusuh," kata Tito di RS Bhayangkara, Jayapura, Papua, seperti ditayangkan CNN Indonesia TV, kamis (5/9).

Menurutnya, penangkapan-penangkapan yang terjadi belakangan ini adalah murni bagian penegakan hukum.

"[Kerusuhan] ini akan terus terjadi kalau kita tidak bergerak keras. Tegas menegakkan hukum, dengan cara-cara hukum kepada mereka. Tolong dicatat, ULMWP dan KNPB bertanggung jawab dalam insiden ini dan saya akan kejar mereka," cetus Tito.

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet. (AFP PHOTO / POOL / Fabrice COFFRINI)

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet sendiri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 lalu dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan beragam," kata Bachelet pada Rabu (4/9).

"Saya mendorong pihak berwenang untuk berdialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," ujarnya menambahkan.

[Gambas:Video CNN] (ika/arh)