Kepala BIN: 61 Tokoh Papua Komitmen Jadi Ujung Tombak NKRI

CNN Indonesia | Selasa, 10/09/2019 18:30 WIB
Kepala BIN: 61 Tokoh Papua Komitmen Jadi Ujung Tombak NKRI Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Purn Budi Gunawan mengatakan bahwa perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir bertemu Presiden Joko Widodo siap menjadi ujung tombak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hadir 61 perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).

"Mereka semua sudah berkomitmen untuk siap menjadi ujung tombak, ujung tombak bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi untuk kemajuan Papua," kata pria yang akrab disapa BG.

BG mendampingi Jokowi menerima perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


BG menyatakan 61 tokoh yang hadir, baik laki-laki dan wanita merupakan representasi mewakili komponen tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita dan pemuda Papua.
"Para tokoh tentunya di dalam kesempatan yang sangat luar biasa dapat menyampaikan aspirasi yang sangat dalam yang terkait bagaimana memajukan Papua dalam meningkatkan keejahteraan dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat bertemu Jokowi. Mereka kompak memakai topi berumbai, termasuk BG, Wiranto, Retno, dan Pratikno.

Para tokoh yang diwakilkan Abisai Rollo, Ketua DPRD Kota Jayapura, menyampaikan sembilan tuntutan kepada Jokowi.

Tuntutan itu antara lain soal pemekaran wilayah, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020, sampai pembangungan Istana Kepresidenan di Papua.

Jokowi menanggapi langsung sembilan tuntutan tersebut. Di antaranya, mantan Wali Kota Solo itu akan menggunakan wewenangnya agar BUMN dan perusahaan swasta menerima 1.000 mahasiswa Papua yang baru lulus.
Kemudian ia juga menyetujui pemekaran, namun hanya untuk dua atau tiga wilayah. Jokowi sepakat untuk pembangungan Istana Kepresidenan di Papua pada tahun depan.

Usai pertemuan, Abisai menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Ia turut mengomentari sosok Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua, Benny Wenda.

Abisai menyatakan Benny tak punya hak untuk mengatur NKRI dan Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa Papua bagian dari wilayah Indonesia.

"Sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua. Karena tanah Papua bagian dari NKRI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (fra/osc)