Pengacara Mahasiswa Papua Sebut Jokowi Salah Ambil Keputusan

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pengacara Mahasiswa Papua, Michael Himan, menilai Presiden RI Joko Widodo telah salah mengambil keputusan dalam pertemuan 61 tokoh Papua dan Papua Barat. Bahkan 61 tokoh Papua dan Papua Barat itu disebutnya sebagai tokoh plat merah.

Michael menilai ke-61 orang tersebut tidak mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat. Bahkan pembicaraan yang dilakukan telah keluar dari subtansi permasalahan di sana.

"Jadi itulah pemerintah, saya salut sekali sama Jokowi, tapi dia salah dalam mengambil keputusan untuk menghadirkan orang Papua tersebut. Minta maaf saja tidak akan menyelesaikan masalah," ujarnya di Jakarta Pusat, Kamis (12/9).

Lihat juga: PUPR Gelar Sayembara Desain Istana Papua Usai Jokowi Dilantik

Michael pun menyebut mereka dengan sebutan tokoh plat merah. Pasalnya Michael meyakini ke-61 orang tidak mewakili apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat Papua.

"Bahwa orang-orang itu jangan anggap ketika orang pakai souvenir Papua, jangan dianggap semua itu kepala suku, kepala suku itu lahir dari alamiah dari sendiri, yang benar-benar kepala suku akan datang di tengah masalah terus membicarakan kecil dan besar semuanya itulah kepala suku, bukan kepala suku plat merah kayak kemarin," tuturnya.

Bahkan, kata Michael, sembilan poin yang diajukan oleh 61 orang tersebut juga tidak terkait dengan apa yang diinginkan masyarakat Papua.

"Mau gimana selesaikan konflik Papua, malah keluar dari subtansi masalah, minta pemekaran. Bukan itu, kita sudah minoritas, orang Papua sudah tidak ada di tanah mereka sendiri. Pemekaran untuk siapa?" kata Michael.

Lihat juga: PUPR Siapkan Dana Cadangan Rp300 M Bangun Istana di Papua

Tuntutan para tokoh itu antara lain soal pemekaran wilayah, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020, sampai pembangunan Istana Kepresidenan di Papua.

Jokowi menanggapi langsung sejumlah tuntutan tersebut. Mantan wali kota Solo itu akan menggunakan wewenangnya agar BUMN dan perusahaan swasta menerima 1.000 mahasiswa Papua yang baru lulus.

Kemudian ia juga menyetujui pemekaran, namun hanya untuk dua atau tiga wilayah. Jokowi pun menyetujui pembangunan Istana Kepresidenan di Papua pada tahun depan. (gst/eks)