Revisi UU KPK Segera Disahkan di Paripurna Selasa Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK Taufiqulhadi menyebut tak menutup kemungkinan dalam Rapat Paripuna, Selasa (17/9), revisi UU KPK akan disahkan menjadi UU.

"Saya berharap besok siang dilakukan paripurna dan disahkan dalam paripurna besok, itu harapan saya," kata Taufiqulhadi, Senin (17/9).

Seperti dikethaui, Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah menyepakati poin-poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti alur perjalanan UU, hadil ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.

Dia mengatakan, pihaknya mengejar waktu jelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2014-2019 pada akhir September.

Lihat juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU KPK Dibawa ke Paripurna

"Kami mengejar waktu. Waktu sangat pendek masa periode ini. Jadi masa periode ini kita selesaikan karena dalam sejarah DPR tidak pernah, jarang sekali, carry over," jelasnya.

Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja antara Baleg dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9) malam. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin.

"Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat, Senin (16/9).

Diketahui, KPK sebelumnya telah menyurati DPR untuk meminta penundaan pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).

"KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (16/9).

Lihat juga: KPK Surati DPR Minta Penundaan Pengesahaan RUU

Dia menambahkan DPR sebaiknya tidak lupa untuk membuka pintu bagi masukan masyarakat dan akademisi demi kebaikan bersama. Febri juga meminta agar pembahasan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.

DPR dan presiden Joko Widodo sebelumnya diketahui sudah menyetujui untuk merevisi peraturan tersebut. Jokowi sudah mengirim surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk mengambil langkah guna merevisi peraturan tersebut.

Upaya Jokowi itu membuat elemen masyarakat sipil yang kontra terhadap revisi UU KPK dibuat terperangah sekaligus geger. Sebab, mereka menyayangkan Jokowi tak menepati janji kampanyenya saat Pilpres 2019 untuk memperkuat kinerja KPK.

Meski menyetujui pembahasan soal revisi UU KPK, pada prinsipnya Jokowi juga menolak sejumlah poin dalam draf yang sebelumnya telah disodorkan DPR. [Gambas:Video CNN] (ain/mts/ain)