Baleg DPR Sebut 7 Fraksi Terima Seluruh Poin Revisi UU KPK

CNN Indonesia | Selasa, 17/09/2019 12:27 WIB
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut 7 fraksi menerima utuh seluruh poin revisi UU KPK, kecuali Gerindra dan PKS yang menyoroti soal dewan pengawas. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan tujuh fraksi menyatakan menerima secara utuh seluruh poin dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam rapat yang berlangsung pada Senin (16/9) malam.

Supratman menambahkan, dua fraksi, yakni Gerindra dan PKS belum bisa menerima tujuh poin revisi UU KPK karena menggarisbawahi terkait mekanisme pembentukan dewan pengawas KPK. Sedangkan Demokrat belum memberikan pandangannya.

"Ada tujuh fraksi yang menerima secara utuh. Kemudian ada dua fraksi yang belum bisa menerima karena ada catatan yang berkaitan dengan dewan pengawas, Gerindra dan PKS. Kemudian ada satu fraksi yang belum memberikan (sikap) sama sekali, yakni Demokrat," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9).


Dia menerangkan, Gerindra dan PKS menginginkan agar pembentukan dewan pengawas tetap melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Gerindra dan PKS menginginkan supaya mekanisme uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan oleh anggota DPR periode berikutnya.
Namun begitu, lanjut Supratman, dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pagi ini telah disepakati bahwa revisi UU KPK akan dibawa ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna DPR.

"Sudah sudah dijadwalkan untuk di paripurna. Diambil dalam keputusan pimpinan tingkat kedua," kata politikus Gerindra itu.

Sebagai informasi, terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK