Tjahjo Minta Kepala Daerah Tak Kongkalikong dengan Korporasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak boleh ada kepala daerah yang melakukan kongkalikong dengan oknum pembakar hutan.

Tjahjo memerintahkan para kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat melakukan penindakan terhadap pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jangan Pemda menghalang-halangi, jangan Pemda ada kongkalikong. Kalau memang salah, ya harus ditindak oleh Kementerian Kehutanan, tapi pemdanya harus menyokong penuh karena sudah merusak alam lingkungan, mengganggu kesehatan," kata Tjahjo saat ditemui usai Perayaan Ulang Tahun BNPP di Tangerang Selatan, Selasa (17/9).

Ia meminta para kepala daerah memimpin penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan. Tjahjo menyarankan pimpinan daerah untuk berkoordinasi dengan pimpinan TNI dan kepolisian setempat.

Lihat juga: Sebagian Sekolah di Palembang Diliburkan Akibat Asap Karhutla

Politisi PDIP itu menyebut 90 persen faktor karhutla adalah manusia. Ia pun meminta langkah penindakan, khususnya oleh kepala daerah dan aparat penegak hukum, diutamakan.

"Maka kami juga mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum oleh kepolisian, oleh Kementerian Kehutanan, saya minta kepala daerah untuk tidak melindungi korporasi-korporasi atau badan usaha-usaha di daerah yang kena sanksi," ucap dia.

Tjahjo juga akan menegur para kepala daerah yang tidak ikut dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Pernyataan itu merespons Kepala BNPB Doni Monardo yang menyebut sembilan kepala daerah yang abai menangani karhutla.

"Ya, itu kami catat dan kami sampaikan kenapa enggak hadir," tutur dia.

Lihat juga: Tersangka Karhutla Bertambah Jadi 218 Orang dan 5 Korporasi

Sebelumnya, BNPB mengungkap 328.724 hektare lahan di Sumatra dan Kalimantan terdampak karhutla. Luas lahan itu tersebar di enam provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sembilan kepala daerah disebut abai menangani karhutla. Bahkan Kepala BNPB Doni Monardo menyebut beberapa di antaranya tak pernah ikut dalam rapat.

"Kami dari BNPB membandingkan sembilan daerah karena ada keluhan juga dari TNI dan Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari sejumlah pejabat daerah," ucap Doni di sela-sela jumpa pers di gedung BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9).

[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)