RKUHP: Orang yang Tawarkan Kondom ke Anak Bisa Dipidana

CNN Indonesia | Rabu, 18/09/2019 15:01 WIB
RKUHP: Orang yang Tawarkan Kondom ke Anak Bisa Dipidana Ilustrasi kondom. (Istockphoto/ADragan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mencantumkan larangan bagi siapa pun untuk menunjukkan atau menawarkan alat pencegah kehamilan atau kontrasepsi, salah satunya kondom. Larangan ini disertai dengan ancaman hukuman pidana bagi pelakunya.

Dalam Pasal 414 menyebutkan, setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak diancam pidana denda.

Sementara dalam Pasal 415 mengancam pidana penjara paling lama enam bulan bagi setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan menunjukkan alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat menggugurkan kandungan.


Hanya saja ketentuan ini dikecualikan bagi petugas yang memang berwenang mengenalkan alat kontrasepsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Sesuai penjelasan dalam Pasal 416, petugas ini merujuk pada relawan yang kompeten dan ditugaskan oleh pejabat berwenang.

"Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 414 dan 415 tidak dipidana jika dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berenca­na, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan," seperti dikutip dari Pasal 416 RKUHP, Rabu (18/9).
Ketentuan ini pun dikritik berbagai pihak karena dinilai overkriminalisasi dan mengancam program Keluarga Berencana.

Peneliti Institute Criminal for Justice Reform Ajeng Gandini mengatakan, unsur tanpa hak yang disebutkan dalam Pasal 415 memperjelas konsep bahwa pihak yang berwenang menunjukkan alat kontrasepsi hanya petugas. Sementara masyarakat sipil yang melibatkan pihak swasta, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, terancam dipidana.

"Akibatnya peran masyarakat melakukan penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi, penularan infeksi seperti HIV/AIDS, dan pembangunan keluarga menjadi terhambat," ucap Ajeng seperti dikutipd ari laman ICJR.

Merujuk kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1995-1996, kata Ajeng, penularan AIDS paling banyak terjadi melalui hubungan seksual. Jika mempertunjukkan alat kontrasepsi, termasuk kondom dipidana, maka penularan HIV/AIDS pun berpotensi lebih besar.
Sebelumnya, sejumlah pasal dalam RKUHP dianggap kontroversi. Beberapa pihak mengkritik pemerintah karena berusaha membangkitkan pasal-pasal antidemokrasi dalam RKUHP.

Salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 223 dan 224 soal larangan penyerangan terhadap harkat martabat presiden dan wakil presiden. Dua pasal itu mengancam orang yang menghina presiden dengan hukuman maksimal 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara.

Selain pasal penghinaan presiden, sejumlah kelompok sipil juga menyoroti pasal-pasal yang memidanakan makar, seperti pasal 195, 196, dan197. Berkaca dari peristiwa reformasi 1998 dan akhir-akhir ini, pasal itu hanya akan jadi bentuk antidemokrasi pemerintah.

[Gambas:Video CNN] (psp/osc)