Pemerintah Pusat-Pemda Dituding Saling Lempar Bola Karhutla
CNN Indonesia
Kamis, 19 Sep 2019 23:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware, menilai ada indikasi saling lempar tanggung jawab soal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah titik di Sumatra dan Kalimantan.
Alih-alih saling melempar tanggung jawab, Inda mendorong pemerintah pusat dan pemerintah di daerah saling bersinergi untuk memerangi karhutla supaya tidak terus berulang.
"Lempar tanggung jawab itu bukti tidak ada keseriusan dari semua pihak. Kalau ada kejadian itu [karhutla] yang harus dilakukan bukan malah saling lempar tanggung jawab," ujar Inda saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).
Ia menegaskan eran pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanggulangan karhutla bukan hanya masalah pemadaman titik api yang sudah menyebar, melainkan ada banyak aspek yang perlu diperhatikan tak hanya untuk jangka pendek tapi juga panjang.
Terdapat sejumlah poin penting yang bisa jadi acuan pemerintah untuk meminimalikan tragedi karhutla yang massif di Indonesia. Hal yang paling utama, kata dia, Kebijakan hukum tegas yang perlu dikedepankan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karhutla. Soal efek jera ini, pemerintah maupun penegak hukum dinilai masih belum bisa tegas.
Salah satu yang dikritisi Sawit Watch adalah PP nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan misalnya.
"Sebenarnya UU yang ada sudah kuat. Tapi ada kebijakan yang memberi ruang untuk pembukaan perusahaan di lahan gambut (PP No. 4 tahun 2001). Itu kan tidak sinkron ya, menjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak saling mendukung," ujar Inda.
Di tempat yang sama, Bidang Advokasi Yayasan Ekualizer, Tomo, menegaskan untuk memperkuat pencegahan karhutla seharusnya pemerintah telah mengidentifikasi menyeluruh korporasi yang meminta izin lahan. Identifikasi ini dilakukan untuk memastikan dan menegaskan agar langkah-langkah yang dapat menyebabkan karhutla harus dihindari sejak awal.
"Izin perkebunan sawit misalnya, itu kan dari (pemerintah) kabupaten. Dan kalau masuk kawasan hutan harus dalam izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari sejak awal pemerintah sudah bisa melakukan identifikasi, sudah bisa menegaskan agar tidak melakukan karhutla," kata Tomo.
Selain itu, Tomo mendorong agar setiap pemda hingga ke tingkat kabupaten mematuhi Inpres nomor 8 tahun 2018 yang memerintahkan penundaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
Mendagri Larang Kepala Daerah Melancong
Di lain tempat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga kepala daerah lainnya yang terdampak karhutla agar tak meninggalkan wilayah masing-masing.
"Kita dihadapkan dalam kondisi alam yang tidak ramah. Kebakaran hutan dan lahan, bulan depan sudah mulai musim hujan, tentu ada bencana tanah longsor, banjir, dan sebagainya," kata Tjahjo dalam gelaran Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9).
"Saya minta dengan hormat mulai Bapak Gubernur sampai camat, sampai kepala desa, kepala kelurahan, kalau daerahnya ada musibah, untuk tidak meninggalkan daerahnya," ujar mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Tjahjo pun menginginkan agar para kepala daerah bekerja sama dengan TNI/Polri, ulama, dan tokoh masyarakat dalam menangani karhutla. Sebab, kata politisi PDIP itu, sinergi kepala daerah dengan elemen-elemen masyarakat merupakan cerminan revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dengan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, pemerintah bersama rakyat bersatu melakukan perubahan sosial karakter dan mental menuju arah yang lebih baik," ujar Tjahjo.
Gelaran Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental dihadiri beberapa pejabat negara seperti Menteri PAN RB Syafruddin, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Sebelumnya, BNPB menyampaikan 328.724 hektare lahan 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas sepanjang periode Januari-Agustus 2019. Lahan itu tersebar di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
(fey,dhf/kid)
Alih-alih saling melempar tanggung jawab, Inda mendorong pemerintah pusat dan pemerintah di daerah saling bersinergi untuk memerangi karhutla supaya tidak terus berulang.
"Lempar tanggung jawab itu bukti tidak ada keseriusan dari semua pihak. Kalau ada kejadian itu [karhutla] yang harus dilakukan bukan malah saling lempar tanggung jawab," ujar Inda saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya UU yang ada sudah kuat. Tapi ada kebijakan yang memberi ruang untuk pembukaan perusahaan di lahan gambut (PP No. 4 tahun 2001). Itu kan tidak sinkron ya, menjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak saling mendukung," ujar Inda.
Di tempat yang sama, Bidang Advokasi Yayasan Ekualizer, Tomo, menegaskan untuk memperkuat pencegahan karhutla seharusnya pemerintah telah mengidentifikasi menyeluruh korporasi yang meminta izin lahan. Identifikasi ini dilakukan untuk memastikan dan menegaskan agar langkah-langkah yang dapat menyebabkan karhutla harus dihindari sejak awal.
"Izin perkebunan sawit misalnya, itu kan dari (pemerintah) kabupaten. Dan kalau masuk kawasan hutan harus dalam izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari sejak awal pemerintah sudah bisa melakukan identifikasi, sudah bisa menegaskan agar tidak melakukan karhutla," kata Tomo.
Selain itu, Tomo mendorong agar setiap pemda hingga ke tingkat kabupaten mematuhi Inpres nomor 8 tahun 2018 yang memerintahkan penundaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
 Pengendara menembus kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, 12 September 2019. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman) |
Di lain tempat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga kepala daerah lainnya yang terdampak karhutla agar tak meninggalkan wilayah masing-masing.
"Kita dihadapkan dalam kondisi alam yang tidak ramah. Kebakaran hutan dan lahan, bulan depan sudah mulai musim hujan, tentu ada bencana tanah longsor, banjir, dan sebagainya," kata Tjahjo dalam gelaran Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9).
"Saya minta dengan hormat mulai Bapak Gubernur sampai camat, sampai kepala desa, kepala kelurahan, kalau daerahnya ada musibah, untuk tidak meninggalkan daerahnya," ujar mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
"Dengan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, pemerintah bersama rakyat bersatu melakukan perubahan sosial karakter dan mental menuju arah yang lebih baik," ujar Tjahjo.
Gelaran Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental dihadiri beberapa pejabat negara seperti Menteri PAN RB Syafruddin, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Sebelumnya, BNPB menyampaikan 328.724 hektare lahan 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas sepanjang periode Januari-Agustus 2019. Lahan itu tersebar di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK