Jelang Muktamar, PBNU Prioritaskan Garap Masjid BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menjadikan penanganan masjid-masjid di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu program prioritasnya.

Hal itu dikatakan usai rapat pleno PBNU yang menetapkan sejumlah program prioritas menjelang gelaran Muktamar Ke-34 Nahadlatul Ulama.

Lihat juga: 41 Masjid Lembaga Pemerintah Diduga Terpapar Paham Radikal

"Sejumlah program prioritas ini bisa menjadi langkah konkret dalam menyongsong Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama," kata Said, di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/9) dikutip dari Antara.

Ia menyebut salah satu program prioritas itu adalah penanganan masjid, terutama masjid di lingkungan kantor BUMN.

Hal tersebut, kata dia, menjadi program prioritas karena peran masjid dan musala cukup penting dalam memajukan kemaslahatan umat.

Sehingga, ujarnya, Nahdlatul Ulama dari pusat hingga ranting dan anak ranting harus mengutamakan penggarapan masjid secara lebih intensif menjelang Muktamar NU 2020.

Lihat juga: Wasekjen NU Tuding Kelompok Pro Khilafah Hidup dari CSR BUMN

"Program prioritas lainnya ialah menghidupkan lembaga dakwah," imbuh Said.

Menurut dia, sosialisasi Islam Kebangsaan dan Islam Wasathiyah melalui media sosial harus lebih diintensifkan dalam mengembangkan kerja dakwah melalui media sosial. Artinya, kata dia, media sosial harus diisi dan dipenuhi konten-konten Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja).

Ia pun mengemukakan pengaderan yang dibarengi dengan pelatihan teknis dan keahlian khusus yang strategis, seperti penguatan teknologi informasi, media sosial.

Selain itu, program prioritas lainnya ialah penguatan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyiapan kelembagaan serta mengadvokasi RUU Pesantren, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan RUU Pertanahan.

Lihat juga: BIN: Tak Ada Masjid Radikal Tapi Penceramahnya

"Jika RUU Pesantren sudah disahkan menjadi UU Pesantren dan Pendidikan Kegamaan, maka harus dikawal agar bermanfaat bagi pesantren," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan menyebut ada 41 masjid lembaga pemerintah yang tersebar di Jakarta terindikasi terpapar paham radikal.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta pada 2018, yang terdiri dari 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di BUMN.

[Gambas:Video CNN]
(antara/arh)