Istana Pikirkan Usul Dialog dengan ULMWP dan KNPB soal Papua

CNN Indonesia | Rabu, 25/09/2019 06:27 WIB
Istana Pikirkan Usul Dialog dengan ULMWP dan KNPB soal Papua Kepala Staf Kepresiden Moeldoko. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah bakal mempertimbangkan usulan membuka ruang dialog dengan tokoh The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Menurutnya perlu dibicarakan langkah-langkah penyelesaian terkait Papua. 

"Ya pasti itu ada tekniknya, secara teknik akan kita pikirkan. Karena ini berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian, sehingga secara substansi nanti akan dipikirkan lebih jauh," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).


Moeldoko menyatakan jalan dialog adalah jalan menuju kemanusiaan. Ia mengklaim pemerintah pusat juga menginginkan jalan dialog dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

"Pemerintah sungguh menaruh atensi yang sangat tinggi atas kesejahteraan Papua. Ini nanti perlu komunikasi dengan baik oleh semua pihak," ujarnya.
Meskipun demikian, kata Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tengah merancang pertemuan antara Gubernur Papua dan Papua Barat, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), pimpinan DPR Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat, wali kota/bupati se-Papua dan Papua Barat, hingga para tokoh masyarakat dengan Presiden Joko Widodo.

"Semuanya nanti akan direncanakan ada sebuah pertemuan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando dalam forum bersama Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cendrawasih.

Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

"Kami harap bapak KSP memfasilitasi agar kami bisa menyerahkan langsung persoalan ini ke presiden," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (fra/osc)