
Mendagri Kaji Pemekaran Wilayah Papua Berdasarkan Lima Suku
CNN Indonesia | Rabu, 25/09/2019 02:16 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya mengkaji pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan suku.
Ia mengaku mendapat masukan dari tokoh masyarakat Papua bahwa kepemimpinan di dua provinsi itu harus mewakili lima suku adat besar.
"Di tanah Papua itu seluruh kepemimpinan sampai seluruh pemerintahan itu jangan dilihat dari masyarakat pegunungan atau daratan saja, tapi mencerminkan lima suku adat yang besar," kata Tjahjo saat memberi pengarahan kepada para pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/9).
Tjahjo menyampaikan pemekaran berdasarkan suku pernah terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan Kesultanan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan otonomi khusus, DI Yogyakarta.
Kemudian, mantan Sekjen PDIP itu juga mencontohkan Kota Surakarta. Ia menyebut dua kesultanan di sana menjadi dasar pembentukan kota madya.
Tjahjo berkata pembentukan wilayah otonomi baru berdasarkan kearifan lokal Papua. Hal ini diharapkan bisa berdampak baik bagi wilayah paling timur Indonesia itu.
"Saya kira ini perlu jadi perhatian karena luas wilayah Papua yang cukup besar, potensi sumber daya alam yang masih melimpah sehingga ke depan perlu ditata dengan baik," ujar dia.
Sebelumnya, wacana pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat muncul saat pertemuan beberapa tokoh dengan Presiden Jokowi. Ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, menyampaikan sepuluh tuntutan, salah satunya terkait pemekaran wilayah.
Ia mengusulkan pemekaran lima wilayah adat. Usulan itu pun disambut positif oleh Jokowi. Namun ia tak bisa menjanjikan seluruh permintaan tokoh bisa dikabulkan.
"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga [pemekaran]. Ini kan perlu ada kajian," kata Jokowi menjawab permintaan tokoh Papua di istana.
(dhf/arh)
Ia mengaku mendapat masukan dari tokoh masyarakat Papua bahwa kepemimpinan di dua provinsi itu harus mewakili lima suku adat besar.
Tjahjo menyampaikan pemekaran berdasarkan suku pernah terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan Kesultanan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan otonomi khusus, DI Yogyakarta.
Kemudian, mantan Sekjen PDIP itu juga mencontohkan Kota Surakarta. Ia menyebut dua kesultanan di sana menjadi dasar pembentukan kota madya.
"Saya kira ini perlu jadi perhatian karena luas wilayah Papua yang cukup besar, potensi sumber daya alam yang masih melimpah sehingga ke depan perlu ditata dengan baik," ujar dia.
Sebelumnya, wacana pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat muncul saat pertemuan beberapa tokoh dengan Presiden Jokowi. Ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, menyampaikan sepuluh tuntutan, salah satunya terkait pemekaran wilayah.
"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga [pemekaran]. Ini kan perlu ada kajian," kata Jokowi menjawab permintaan tokoh Papua di istana.
(dhf/arh)
ARTIKEL TERKAIT

Mendagri Sebut Revolusi Mental Turunkan Angka Golput
Nasional 2 bulan yang lalu
Revisi UU MD3, DPR-Pemerintah Sepakati 10 Kursi Pimpinan MPR
Nasional 2 bulan yang lalu
Menakar Upaya Jokowi Redam Situasi dengan Undang Tokoh Papua
Nasional 2 bulan yang lalu
KPU Tetap Gelar Pilkada Serentak 2020 di Papua-Papua Barat
Nasional 2 bulan yang lalu
Mendagri Pastikan Moratorium Pemekaran Tak Berlaku di Papua
Nasional 2 bulan yang lalu
Otsus Papua Dievaluasi, Kemendagri Kaji Bareng Tim Kemenkeu
Nasional 2 bulan yang lalu
BACA JUGA

Pesona Taman Nasional Lorentz yang Dirayakan Google Doodle
Teknologi • 04 December 2019 15:31
Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Blokir Internet Papua di PTUN
Teknologi • 03 December 2019 15:57
Jokowi Mangkir Sidang Perdana Gugatan Blokir Internet Papua
Teknologi • 02 December 2019 18:12
BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 3 Meter di Wilayah Papua
Teknologi • 01 December 2019 14:43
TERPOPULER

Tak Dapat Jabatan, Yusril Tetap Loyal Jokowi
Nasional • 2 jam yang lalu
Kasus Zina, Jaksa Izinkan Wanita Aceh Cicil Hukuman Cambuk
Nasional 3 jam yang lalu
Polisi Beri Bukti Salinan di Sidang Praperadilan Surya Anta
Nasional 46 menit yang lalu