Mendagri Kaji Pemekaran Wilayah Papua Berdasarkan Lima Suku

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya mengkaji pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan suku.

Ia mengaku mendapat masukan dari tokoh masyarakat Papua bahwa kepemimpinan di dua provinsi itu harus mewakili lima suku adat besar.

Lihat juga: Mendagri Pastikan Moratorium Pemekaran Tak Berlaku di Papua

"Di tanah Papua itu seluruh kepemimpinan sampai seluruh pemerintahan itu jangan dilihat dari masyarakat pegunungan atau daratan saja, tapi mencerminkan lima suku adat yang besar," kata Tjahjo saat memberi pengarahan kepada para pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/9).

Tjahjo menyampaikan pemekaran berdasarkan suku pernah terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan Kesultanan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan otonomi khusus, DI Yogyakarta.

Kemudian, mantan Sekjen PDIP itu juga mencontohkan Kota Surakarta. Ia menyebut dua kesultanan di sana menjadi dasar pembentukan kota madya.

Lihat juga: Tokoh Papua: Wilayah Berburu dan Meramu Terganggu Investasi

Tjahjo berkata pembentukan wilayah otonomi baru berdasarkan kearifan lokal Papua. Hal ini diharapkan bisa berdampak baik bagi wilayah paling timur Indonesia itu.

"Saya kira ini perlu jadi perhatian karena luas wilayah Papua yang cukup besar, potensi sumber daya alam yang masih melimpah sehingga ke depan perlu ditata dengan baik," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat muncul saat pertemuan beberapa tokoh dengan Presiden Jokowi. Ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, menyampaikan sepuluh tuntutan, salah satunya terkait pemekaran wilayah.

Lihat juga: Jokowi Bahas Pemekaran saat Bertemu Tokoh Papua di Istana

Ia mengusulkan pemekaran lima wilayah adat. Usulan itu pun disambut positif oleh Jokowi. Namun ia tak bisa menjanjikan seluruh permintaan tokoh bisa dikabulkan.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga [pemekaran]. Ini kan perlu ada kajian," kata Jokowi menjawab permintaan tokoh Papua di istana.

(dhf/arh)