Puluhan Mahasiswa di Palembang Dilarikan ke RS

Palembang, CNN Indonesia -- Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan Anita Noeringhati mengklaim bakal menanggung biaya pengobatan puluhan mahasiswa yang menjadi korban luka saat unjuk rasa yang digelar Palembang, Selasa (24/9).

Diketahui, berdasarkan informasi dihimpun terdapat 40 mahasiswa yang dilarikan ke rumah sakit pasca digelarnya unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumsel tersebut. Massa yang tergabung dalam 'Sumsel Melawan' tersebut terlibat bentrokan dengan aparat saat berupaya masuk ke Gedung DPRD Sumsel.

"DPRD akan menanggung seluruh biaya pengobatan terhadap korban luka yang terjadi dalam unjuk rasa hari ini," ujar Anita di hadapan ribuan mahasiswa.

Anita berujar, dirinya bersama 74 anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024 lainnya baru saja dilantik saat mahasiswa menggelar unjuk rasa. Namun pihaknya bersedia menandatangani 5 poin tuntutan yang diajukan mahasiswa hari itu.

Lihat juga: Polisi Pukul Mundur Mahasiswa, Ambulans Kena Gas Air Mata

"Kami akan mengawal keinginan kalian ke DPR RI," ujar Anita.

Lima tuntutan para mahasiswa yakni pertama, merestorasi upaya pemberantasan KKN dengan mencabut revisi UU KPK, mencabut revisi UU Pemasyarakatan, membatalkan pengangkatan seluruh capim KPK terpilih, serta menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP.

Kedua merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mencabut draf RKUHP dan melakukan kajian serta partisipasi publik, mencabut pasal-pasal karet dalam UU ITE, serta mendisiplinkan aparat negara dalam berhadapan dengan rakyat untuk menjamin kebebasan berpendapat.

Lihat juga: Belasan Mahasiswa Ditangkap, Polisi Bubarkan Aksi di Bandung

Ketiga, Merestorasi pelaksanaan reforma agraria dan perlindungan sumber daya alam serta tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif dengan cara menyelesaikan konflik agraria, mencabut UU SDA, menolak RUU minerba, menolak RUU Pertanahan, mencabut PP nomor 24 tahun 2018 dan menghentikan kriminalisasi petani.

Sementara poin tuntutan keempat, merestorasi kesatuan bangsa dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, penghapusan kesenjangan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan dengan menjamin dilaksanakannya otonomi daerah yang menyejahterakan dan menjamin akses ekonomi rakyat.

Poin kelima yakni menuntut anggota DPRD untuk menanggung seluruh kerugian yang dialami mahasiswa karena tindakan represif aparat dalam menggelar unjuk rasa.

Sementara itu, Koordinator Sumsel Melawan Radian Ramadhani mengatakan, pihaknya sudah berjuang dan anggota DPRD Sumsel sudah menerima dan menandatangani tuntutan yang mereka ajukan. Untuk mengawal janji tersebut, selanjutnya mahasiswa akan mengawasi hasil rapat pertama yang akan dilakukan anggota DPRD periode 2019-2024 tersebut.

"Kalau misalnya sudah menunjukkan itikad baik yang benar-benar, kita selesai. Tugas mahasiswa sekarang mengontrol, bersabar, dan mengawasi apapun hasil rapat dewan," kata dia. 
[Gambas:Video CNN] (idz/agr)