Polisi Siagakan 6.000 Personel Kawal Demo Buruh di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya menerjunkan 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo yang rencananya bakal digelar oleh buruh di depan Gedung DPR, Rabu (2/10).

"Kami sudah menyiapkan pengamanan, ada 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi.

Lihat juga: Ribuan Buruh Terjun Demo ke DPR Besok

Selain menerjunkan personel gabungan, kata Argo, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR.

Disampaikan Argo, penerapan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional, artinya tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan.

"Ada rekayasa lalu lintas, sifatnya situasional," ujarnya.

Ilustrasi demo buruh. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Lebih lanjut, Argo mengimbau kepada buruh yang ikut aksi demo untuk tertib dan bersikap damai guna menghindari terjadinya kerusuhan.

Sekitar 40 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI pada Rabu (2/10).

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono, mengatakan aksi ini merupakan bentuk penolakan kaum buruh terhadap revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lihat juga: Buruh di Jatim Bergerak Gelorakan Protes UU Ketenagakerjaan

"Tuntutannya ada tiga, yang pertama itu kita tegas menolak revisi UU 13 Tahun 2003 karena ada indikasi justru akan mereduksi hak-hak buruh yang saat ini sudah didapatkan," kata Kahar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (1/10).

Dua tuntutan lainnya adalah menagih janji Presiden Joko Widodo merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Selain KSPI, aksi unjuk rasa juga akan melibatkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Asosiasi Pekerja Indonesia, Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Energi Minyak dan Pertambangan, Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan.

Tuntutan buruh dalam sejumlah demo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tak ketinggalan, Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Komite Aksi Transportasi Online, dan guru honorer dari elemen PGRI.

"Kalau di Jakarta sekitar 40 ribu yang di DPR RI. Kemudian di daerah-daerah lain mencapai ribuan. Kemarin rapat perdana itu kita estimasi sekitar 150 ribu dari sepuluh provinsi yang akan bergerak," tuturnya.

(dis/arh)