TNI Lobi Negara Tetangga Agar Tidak Dukung Papua Merdeka
CNN Indonesia
Senin, 07 Okt 2019 18:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto mengatakan pihaknya melakukan negosiasi ke negara-negara tetangga agar tidak mendukung kelompok pro kemerdekaan Papua. Menurutnya, TNI berusaha melakukan pendekatan non-perang dalam menghadapi konflik di Papua dan Papua Barat.
"Kami berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk tidak mendukung perjuangan Papua Merdeka," kata Joni dalam Forum Politik dan Kebijakan Publik "Transformasi TNI di Era Disrupsi Teknologi: Prospek dan Tantangan" di Pakarti Center, Jakarta, Senin (7/10).
Dia mengatakan TNI bersama para pemangku kepentingan termasuk Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara, berusaha menyelesaikan permasalahan di Papua sesuai tugasnya masing-masing. Menurutnya, tidak ada lagi hegemoni sektoral dalam menangani persoalan di Papua.
Joni mengatakan Kementerian Luar Negeri sudah mengawali dengan melakukan pendekatan terhadap negara-negara Asia Pasifik agar tidak mendukung kelompok pro kemerdekaan Papua.
"Kita tahu perang dampaknya sangat besar dan merugikan untuk kita semua. Jadi pertemuan dengan negara-negara baik di ASEAN, di tingkat staf, satuan operasi, patroli di kawasan Malaka, dengan negara-negara Asean Plus. Itu selalu dilakukan untuk mengurangi tensi antara angkatan bersenjata," kata Joni.
Hal yang sama juga dilakukan TNI lewat jalur pendekatan militer. Joni mencontohkan proses lobi dengan Papua Nugini, negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Papua. TNI melakukan lobi dari segi militer.
Papua Nugini kesulitan dalam soal persenjataan. TNI menawarkan bantuan pengadaan amunisi meriam penghotmatan dengan harapan mereka tak membantu kelompok separatis di Papua.
"Jadi kita membangun kekuatan militer, pada saat yang sama kita membangun bagaimana agar kita tidak perang," ucap mantan Pangdam Jakarta Raya tersebut.
Sebelumnya, konflik di Papua dan Papua Barat kembali memanas usai perkara rasisme terhadap para mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Wacana referendum dan pemisahan Papua dari Indonesia kembali muncul ke publik. Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74.
Di hadapan 193 negara anggota PBB, Tabimasmas menuntut pemerintah Indonesia bertindak secara adil dan menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua yang terus terjadi selama satu bulan lebih terakhir.
"Ada pelanggaran HAM terjadi. Kami mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua. Kami mendesak pemerintah yang berkuasa untuk memastikan mendengarkan dan menghormati suara semua orang didengar, termasuk keinginan untuk menentukan nasib sendiri," kata Tabimasmas dalam pidato yang disiarkan UN Web Tv.
[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)
"Kami berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk tidak mendukung perjuangan Papua Merdeka," kata Joni dalam Forum Politik dan Kebijakan Publik "Transformasi TNI di Era Disrupsi Teknologi: Prospek dan Tantangan" di Pakarti Center, Jakarta, Senin (7/10).
Dia mengatakan TNI bersama para pemangku kepentingan termasuk Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara, berusaha menyelesaikan permasalahan di Papua sesuai tugasnya masing-masing. Menurutnya, tidak ada lagi hegemoni sektoral dalam menangani persoalan di Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tahu perang dampaknya sangat besar dan merugikan untuk kita semua. Jadi pertemuan dengan negara-negara baik di ASEAN, di tingkat staf, satuan operasi, patroli di kawasan Malaka, dengan negara-negara Asean Plus. Itu selalu dilakukan untuk mengurangi tensi antara angkatan bersenjata," kata Joni.
Papua Nugini kesulitan dalam soal persenjataan. TNI menawarkan bantuan pengadaan amunisi meriam penghotmatan dengan harapan mereka tak membantu kelompok separatis di Papua.
"Jadi kita membangun kekuatan militer, pada saat yang sama kita membangun bagaimana agar kita tidak perang," ucap mantan Pangdam Jakarta Raya tersebut.
Sebelumnya, konflik di Papua dan Papua Barat kembali memanas usai perkara rasisme terhadap para mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Wacana referendum dan pemisahan Papua dari Indonesia kembali muncul ke publik. Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74.
Di hadapan 193 negara anggota PBB, Tabimasmas menuntut pemerintah Indonesia bertindak secara adil dan menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua yang terus terjadi selama satu bulan lebih terakhir.
"Ada pelanggaran HAM terjadi. Kami mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua. Kami mendesak pemerintah yang berkuasa untuk memastikan mendengarkan dan menghormati suara semua orang didengar, termasuk keinginan untuk menentukan nasib sendiri," kata Tabimasmas dalam pidato yang disiarkan UN Web Tv.
[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK