Wakil Ketua MPR Sebut Tak Ada Poin Pindah Ibu Kota di GBHN

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jazilul Fawaid memastikan rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak akan memuat poin rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.

Jazilul menyebut rencana perpindahan ibu kota akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.

"Oh enggak [melalui GBHN], Ibu kota baru [diatur] melalui UU," kata Jazilul saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Politikus PKB itu menyebut saat ini perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur baru sebatas rencana yang dilontarkan pemerintah. Ia menyebut belum ada peraturan yang mengatur terkait rencana perpindahan tersebut.

Lihat juga: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Bisa Tiru Brasil dan Pakistan

"Sekarang kan baru mengambil kesepakatan soal rencana, belum ada UU," kata dia.

Memandang hal itu, Jazilul menyatakan pihak DPR dan pemerintah ke depannya memiliki tugas untuk menyusun peraturan perundang-undangan terkait perpindahan Ibu Kota.

"Diselesaikan dulu UU-nya soal pemindahan ibu kota dan itulah yg harus," kata dia.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan pihaknya telah mendorong GBHN dihidupkan kembali. Upaya ini termasuk untuk memperkuat rencana perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur seperti keinginan Presiden Jokowi.

Lihat juga: Kesultanan Kutai Kartanegara: Ibu Kota Baru Jangan Ubah Hutan

[Gambas:Video CNN]
Eva menyebut poin pemindahan ibu kota penting dimasukkan ke GBHN agar Presiden RI setelah Jokowi bisa melanjutkan rencana besar tersebut.

Wacana pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota sebelumnya telah dilakukan. Presiden Jokowi sebelumnya telah meyurati Ketua DPR Periode 2014-2019, Bambang Soesatyo terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim bakal dibahas oleh Komisi II.

Surat bernomor R34/PRES/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 berisi penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota.

"Sudah kami bahas di rapat pimpinan dan kami serahkan nanti ke Komisi II untuk melakukan pembahasannya," kata Bamsoet, akhir Agustus silam.

Lihat juga: PAN Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Melebar dari Rekomendasi

(ain/rzr/ain)