PAN Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 Melebar dari Rekomendasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya tidak sepakat pembahasan amendemen Undang-undang Dasar 1945 melebar dari rekomendasi yang sudah disampaikan MPR periode 2014-2019. Menurutnya tema-tema yang tak masuk rekomendasi tidak boleh dibahas lebih lanjut.

"PAN itu prinsipnya, yang sudah disepakati mari kita bahas, yang tidak menjadi pembahasan tidak disentuh," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/10).

Ia mencontohkan terkait rekomendasi proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut Yandri, hal tersebut tidak boleh dibahas, karena pemilihan presiden sudah final yakni dipilih secara langsung oleh masyarakat. Apalagi pemilihan presiden memang tak masuk dalam rekomendasi amendemen.

Pun demikian dengan masa jabatan seorang presiden yang sudah ditetapkan maksimal dua periode. Dia berkata hal tersebut juga tidak boleh menjadi pembahasan dalam amendemen UUD 1945 nantinya.

Lihat juga: NasDem: Masa Jabatan Presiden Harus Dibahas di Amendemen UUD

Yandri menyatakan bahwa pembicaraan agar MPR membahas proses pemilihan serta masa jabatan presiden tidak pernah terdengar saat MPR membicarakan rencana amendemen UUD 1945 dari kampus ke kampus dan elemen masyarakat lain.

"Enggak ada sama sekali, tidak ada dalam rekomendasi, tidak ada pembicaraan saat kita keliling ke kampus-kampus, akademisi, tokoh masyarakat, tidak ada terdengar hal itu. Presiden tetap dua periode. Presiden tetap dipilih secara langsung," katanya.

MPR periode lalu telah merekomendasikan amandemen UUD 1945 yang diklaim terbatas pada pengembalian garis-garis besar haluan negara atau GBHN.

Lihat juga: Hamdan Zoelva Nilai Amendemen Terbatas UUD Belum Perlu

Namun, Ketua Fraksi Partai NasDem di MPR Johnny G Plate mengatakan proses pembahasan dalam amendemen UUD 1945 nantinya harus dilakukan secara komprehensif atau tidak boleh hanya sepotong.

Menurutnya, tidak boleh ada istilah terbatas dalam amendemen UUD 1945 yang rencananya akan dilakukan oleh MPR periode 2019-2024.

[Gambas:Video CNN]

Johnny berkata, semangat dalam amendemen UUD 1945 tidak boleh hanya boleh hanya pada satu atau dua subjek saja. Menurutnya, pembahasan terkait masa jabatan eksekutif dari yang paling tinggi hingga terendah harus ikut di dalamnya.

"Mendalaminya harus komprehensif, tidak sepotong-sepotong," kata Johnny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/10).

Lihat juga: Parpol Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal GBHN

Ia pun berkata bahwa masa jabatan seorang presiden harus menjadi salah satu isu pembahasan bila MPR jadi melakukan amendemen terhadap UUD 1945.

Pasalnya masa jabatan presiden merupakan salah satu isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait amandemen UUD 1945.

"(Isu yang berkembang di masyarakat) ada yang bilang masa jabatan presiden delapan tahun satu kali, ada tiga kali empat tahun, ada tiga kali lima tahun, saat ini dua kali lima tahun. Itu harus didiskusikan," ujarnya. (mts/osc)