Ombudsman: Polisi Tak Gunakan Senjata Api Kawal Demo di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil investigasi sementara yang dilakukan Ombudsman menyatakan tidak ada polisi yang menggunakan senjata api saat mengawal rangkaian aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Jakarta sepanjang 23-30 September lalu. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan hanya gas air mata yang digunakan polisi.

"Kalau yang di Jakarta untuk 24, 26 dan 30 September dari rumah sakit yang kami datangi, memang penggunaan senjata atau peluru karet itu tidak ada, hanya gas air mata," ungkap Ninik di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/10).

Sejauh ini, telah ada dua korban jiwa akibat demonstrasi berujung kerusuhan di sekitar Gedung DPR. Mereka adalah Maulana Suryadi alias Yadi dan Akbar Alamsyah.

Kemudian di Kendari, Sulawesi Selatan juga ada 2 mahasiswa yang tewas. Mereka adalah Yusuf Kardawi dan Himawan Randi. Pihak rumah sakit menyatakan kedua mahasiswa Universitas Halu Oleo itu tewas akibat peluru tajam.

Menurut Ninik, demonstrasi yang berujung kerusuhan di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Selatan cenderung berbeda. Dia belum bisa memastikan apakah ada atau tidak maladministrasi yang dilakukan pihak kepolisian di Kendari.

Lihat juga: Akbar Alamsyah Peserta Demo 25 September Meninggal Dunia

Ninik mengklaim Ombudsman masih terus melakukan investigasi. Baik mengusut kerusuhan di Jakarta, mau pun di daerah-daerah lain.

"Kami juga masih melakukan pemeriksaan untuk yang Kendari," tutur dia lagi.

Gelombang unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah pada September lalu, memakan korban. Salah satunya aksi di Kendari yang mengakibatkan dua korban meninggal dari Mahasiswa Universitas Halu Oleo.

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigjen Musyafak sempat mengungkapkan ada sekitar 500 korban akibat rentetan unjuk rasa di berbagai daerah itu. Ia pun mengakui, sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk mahasiswa.

Lihat juga: Kisah Yadi, Pedemo di DPR Tewas Usai Ditangkap Polisi

"Aparat paling banyak terkena lemparan batu, kalau pengunjuk rasa itu kebanyakan karena gas air mata," jelas Musyafak saat ditemui di Gedung Promoter RS Polri Said Sukanto, Jakarta Timur, Rabu (2/10).

Sejumlah kritik dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi (AMuKK) dialamatkan ke kepolisian. Terutama terkait sejumlah tindakan dan pengerahan kekuatan polisi yang dianggap berlebihan.

Manajer Kampanye Amnesty Internasional Puri Kencana menemukan tahapan penanganan aksi oleh polisi yang mengabaikan indikator eskalasi massa seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri).  

Atas dasar itu ia menduga kerja kepolisian menangani gelombang protes berpotensi melanggar sejumlah peraturan internal polisi, di antaranya Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI dan Perkapolri mengenai Pengendalian Massa.
[Gambas:Video CNN] (ika/bmw)