BIN Angkat Suara soal Pengamanan Ketat Pelantikan Jokowi
CNN Indonesia
Minggu, 20 Okt 2019 15:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengerahan kekuatan aparat keamanan dan pengamanan ekstra ketat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu (20/10) dinilai masih wajar.
Pengerahan aparat keamanan ini sebelumnya dikritik Amnesty International karena dianggap berlebihan karena berbeda dengan atmosfer pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 lalu.
Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan pengamanan jelang pelantikan ini telah dilakukan sesuai prosedur standar pengamanan. Hanya saja memang ada penebalan pengamanan di beberapa titik.
"Jadi karena ini perhelatan besar bersama seluruh wakil rakyat maka perlu pengamanan yang cukup, bukan berlebihan, sebab pengamanan juga harus merata di wilayah lain di seluruh Indonesia," ucapnya.
Wawan menuturkan pengamanan ini telah dilakukan berdasarkan analisis tugas dan sasaran termasuk prakiraan keadaaan untuk meminimalisasi tingkat potensi ancaman. Menurutnya, aparat memang wajib mempersempit kemungkinan ancaman kepada pejabat yang masuk golongan VVIP maupun VIP, termasuk kemungkinan terjadinya sabotase.
Terlebih, lanjut Wawan, pelantikan ini juga menjadi sorotan dunia. Sehingga pengamanan itu harus diupayakan maksimal agar kredibilitas Indonesia tetap bagus di mata internasional.
Ancaman Negara Meningkat
Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislus Riyanta mengatakan, potensi ancaman terhadap keamanan negara yang meningkat belakangan membuat pengerahan aparat diperketat.
Ia tak menampik kasus penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjadi salah satu faktor keamanan jelang pelantikan ditingkatkan. Selain itu aksi unjuk rasa yang masif beberapa waktu lalu juga menjadi alasan aparat memperkuat pengamanan.
"Karena potensi ancaman tahun ini lebih tinggi dari 2014. Ada dua fokus ancaman agar keamanan ditingkatkan, yakni teror kepada pejabat negara dan unjuk rasa yang sempat membuat Jakarta memanas," ujar Stanislaus kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).
Peningkatan pengamanan ini, kata Stanislaus, juga dilakukan untuk mencegah ancaman teror dari individu yang tak dapat diprediksi. Salah satunya penangkapan dosen IPB yang diduga terlibat rencana pelemparan bom molotov saat kerusuhan unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, ancaman teror dari perseorangan seperti itu justru lebih berbahaya ketimbang dari kelompok. Sebab serangan oleh individu itu yang sulit diprediksi.
"Kalau dari kelompok kan lebih mudah terdeteksi, yang berbahaya mereka yang sendiri-sendiri ini," katanya.
Selain itu peningkatan pengamanan juga perlu dilakukan mengingat banyaknya tamu dari negara lain yang menghadiri pelantikan. Kesalahan kecil saja bisa mencoreng nama Indonesia.
"Selain pejabat negara kan ada tamu negara. Jangan sampai ada ancaman yang menimpa tamu negara karena sekecil apapun itu memalukan," ucap Stanislaus.
[Gambas:Video CNN]
Beberapa hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, polisi memberlakukan pelarangan aksi unjuk rasa dengan dalih menjaga keamanan. Kapolda Metro Jaya Gatot Irjen Eddy Pramono mengatakan takkan mengeluarkan surat izin demo atau Surat Terima Tanda Pemberitahuan (STTP) berlangsungnya unjuk rasa.
Sementara Jokowi sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa. Terkait unjuk rasa jelang prosesi pelantikan tersebut, Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengklaim polisi memiliki diskresi kendati presiden tak melarang aksi.
Pengerahan pengamanan ini pun dikritik Amnesty International. Pelantikan Jokowi periode kedua ini dinilai sarat pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan. Sementara pada 2014, Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang. (psp/asa)
Pengerahan aparat keamanan ini sebelumnya dikritik Amnesty International karena dianggap berlebihan karena berbeda dengan atmosfer pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 lalu.
Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan pengamanan jelang pelantikan ini telah dilakukan sesuai prosedur standar pengamanan. Hanya saja memang ada penebalan pengamanan di beberapa titik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wawan menuturkan pengamanan ini telah dilakukan berdasarkan analisis tugas dan sasaran termasuk prakiraan keadaaan untuk meminimalisasi tingkat potensi ancaman. Menurutnya, aparat memang wajib mempersempit kemungkinan ancaman kepada pejabat yang masuk golongan VVIP maupun VIP, termasuk kemungkinan terjadinya sabotase.
Ancaman Negara Meningkat
Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislus Riyanta mengatakan, potensi ancaman terhadap keamanan negara yang meningkat belakangan membuat pengerahan aparat diperketat.
Ia tak menampik kasus penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjadi salah satu faktor keamanan jelang pelantikan ditingkatkan. Selain itu aksi unjuk rasa yang masif beberapa waktu lalu juga menjadi alasan aparat memperkuat pengamanan.
"Karena potensi ancaman tahun ini lebih tinggi dari 2014. Ada dua fokus ancaman agar keamanan ditingkatkan, yakni teror kepada pejabat negara dan unjuk rasa yang sempat membuat Jakarta memanas," ujar Stanislaus kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).
Peningkatan pengamanan ini, kata Stanislaus, juga dilakukan untuk mencegah ancaman teror dari individu yang tak dapat diprediksi. Salah satunya penangkapan dosen IPB yang diduga terlibat rencana pelemparan bom molotov saat kerusuhan unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, ancaman teror dari perseorangan seperti itu justru lebih berbahaya ketimbang dari kelompok. Sebab serangan oleh individu itu yang sulit diprediksi.
"Kalau dari kelompok kan lebih mudah terdeteksi, yang berbahaya mereka yang sendiri-sendiri ini," katanya.
"Selain pejabat negara kan ada tamu negara. Jangan sampai ada ancaman yang menimpa tamu negara karena sekecil apapun itu memalukan," ucap Stanislaus.
[Gambas:Video CNN]
Beberapa hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, polisi memberlakukan pelarangan aksi unjuk rasa dengan dalih menjaga keamanan. Kapolda Metro Jaya Gatot Irjen Eddy Pramono mengatakan takkan mengeluarkan surat izin demo atau Surat Terima Tanda Pemberitahuan (STTP) berlangsungnya unjuk rasa.
Sementara Jokowi sempat mengklarifikasi bahwa dirinya tak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa. Terkait unjuk rasa jelang prosesi pelantikan tersebut, Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengklaim polisi memiliki diskresi kendati presiden tak melarang aksi.
Pengerahan pengamanan ini pun dikritik Amnesty International. Pelantikan Jokowi periode kedua ini dinilai sarat pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan. Sementara pada 2014, Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang. (psp/asa)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK