Suharso Jadi Menteri, PPP Ingin Percepat Muktamar

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewacanakan akan mempercepat penyelenggaraan muktamar menyusul terpilihnya Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Suharso dan sejumlah menteri dan kepala badan lain dilantik sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/1) pagi.

Lihat juga: Suharso Monoarfa, dari Staf Hamzah Haz ke Menteri Jokowi

"PPP juga ada keinginan atau kecenderungan dari kalangan internal juga untuk mempercepat Mukatamar. Kalau mengikuti siklus pengurusan lima tahunan, semestinya PPP baru muktamar di April 2021, tapi ada suara-suara dari dalam agar Muktamar dipercepat di 2020," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (23/10).

Muktamar itu dilakukan untuk memilih ketua umum baru PPP. Suharso menjabat pelaksana tugas setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy terjerat kasus tipikor jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

"Suharso [masih] berposisi sebagai Plt Ketua Umum PPP, karena memang di AD/ART kami tidak secara tegas disebutkan bahwa kalau Ketua Umum itu duduk di satu jawaban khususnya kabinet terus dia harus mundur atau tidak, nanti tentu kami musyawarahkan," kata Arsul.

Hal yang terdekat, sambung Wakil Ketua MPR itu, DPP PPP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk mendiskusikan posisi Suharso.

"Kami akan melakukan Rakernas dulu secepatnya, mungkin dalam bulan akhir Novermber atau awal Desember untuk menentukan semuanya, termasuk posisi Suharso sebagai Plt Ketua Umum (PPP)," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Suharso terpilih menjadi Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Bambang Brodjonegoro yang ditunjuk Jokowi menjadi menteri riset dan teknologi dan kepala Badan Riset Inovasi Nasional.

Di jajaran pemerintahan, Suharso bukan sosok baru. Sebelum ditunjuk menjadi Kepala Bappenas, Suharso pernah menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lihat juga: Jokowi Tak Larang Menteri Merangkap Ketua dan Pengurus Parpol

(mts/kid)