Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin berkata, surat tersebut merupakan pemberitahuan dari Jokowi yang menyampaikan pesan bahwa KPK meminta pertimbangan terkait Nurul Ghufron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagian pengamat hukum menilai kesalahan itu menjadikan UU KPK hasil revisi tidak jelas menentukan usia minimal pimpinan KPK, antara 50 tahun atau 40 tahun.
ADVERTISEMENT
"Akhirnya terhadap pertimbangan saudara Ghufron ini telah kami berikan dari pimpinan DPR dan disepakati dalam rapat konsultasi bahwa untuk saudara Ghufron itu tetap masih mengikuti usia yang tertulis dalam UU 30 Tahun 2002," ujar Aziz.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa Nurul terancam tidak bisa dilantik karena memiliki usia di bawah batas minimal seperti yang diatur dalam UU KPK hasil revisi.
"Kalau kita bicara satu aspek itu adalah soal berlaku surutnya tidak suatu peraturan. Peraturan ini tidak berlaku surut. Tapi walaupun tidak berlaku surut, Ghufron tidak bisa dilantik," kata Refly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/9). (mts/wis)