Nelayan Minta Edhy Prabowo Cabut Larangan Cantrang Susi
CNN Indonesia
Rabu, 30 Okt 2019 03:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Nelayan Matahari (JNM) menyambut baik kehadiran Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju.
Sekjen JNM Nanang El-Ghazal meminta Edhy untuk mencabut larangan penggunaan cantrang yang pernah dikeluarkan Susi pada 2015. Terlebih Kemenko Maritim telah menginisiasi pengkajian ulang terkait pelarangan cantrang.
"Berharap KKP mengkaji ulang dan mengevaluasi seluruh produk kebijakan yang yang telah menghambat percepatan pembangunan industrialisasi perikanan, serta kebijakan yang tidak berorientasi kepada upaya mensejahterakan nelayan dan pelaku perikanan lainnya," kata Nanang dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).
Seperti diketahui, Susi sebelumnya mengeluarkan pelarangan cantrang lewat Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets.
Cantrang dianggap Susi hanya menguntungkan saudagar kapal besar dan merusak populasi ikan, sumber penghidupan nelayan kecil.
Pelarangan itu sempat memicu aksi demonstrasi massa berkepanjangan di banyak daerah. Salah satunya aksi besar di kawasan Monas pada 17 Januari 2018.
Nanang juga mengatakan nelayan meminta Edhy untuk memperkuat kembali budidaya perikanan. Sebab budidaya perikanan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Edhy juga diminta memperkuat pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Nanang menyindir kembali kebijakan Susi soal penembakan kapal asing.
[Gambas:Video CNN]
"Meminta kepada KKP untuk memperkuat kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui pendekatan yang lebih kreatif dan solutif. Penengelaman kapal asing bukan satu-satunya jalan dalam mencegah pencurian ikan," tuturnya.
Sebelumnya, Edhy juga sempat menyatakan tak akan gegabah mengambil keputusan soal pelarangan cantrang. Namun ia belum secara gamblang menyatakan akan mencabut larangan tersebut.
"Saya enggak akan gegabah, saya akan tanya ke ahli-ahlinya. Karena di sini juga banyak ahli-ahlinya, Yuk sama-sama bekerja bareng-bareng," kata Edhy seusai serah terima jabatan di Gedung Mina Bahari (GMB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Rabu (23/10). (dhf/ain)
Sekjen JNM Nanang El-Ghazal meminta Edhy untuk mencabut larangan penggunaan cantrang yang pernah dikeluarkan Susi pada 2015. Terlebih Kemenko Maritim telah menginisiasi pengkajian ulang terkait pelarangan cantrang.
"Berharap KKP mengkaji ulang dan mengevaluasi seluruh produk kebijakan yang yang telah menghambat percepatan pembangunan industrialisasi perikanan, serta kebijakan yang tidak berorientasi kepada upaya mensejahterakan nelayan dan pelaku perikanan lainnya," kata Nanang dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelarangan itu sempat memicu aksi demonstrasi massa berkepanjangan di banyak daerah. Salah satunya aksi besar di kawasan Monas pada 17 Januari 2018.
Edhy juga diminta memperkuat pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Nanang menyindir kembali kebijakan Susi soal penembakan kapal asing.
"Meminta kepada KKP untuk memperkuat kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui pendekatan yang lebih kreatif dan solutif. Penengelaman kapal asing bukan satu-satunya jalan dalam mencegah pencurian ikan," tuturnya.
Sebelumnya, Edhy juga sempat menyatakan tak akan gegabah mengambil keputusan soal pelarangan cantrang. Namun ia belum secara gamblang menyatakan akan mencabut larangan tersebut.
"Saya enggak akan gegabah, saya akan tanya ke ahli-ahlinya. Karena di sini juga banyak ahli-ahlinya, Yuk sama-sama bekerja bareng-bareng," kata Edhy seusai serah terima jabatan di Gedung Mina Bahari (GMB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Rabu (23/10). (dhf/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK