Mahfud Sebut Pemerintah Antisipasi Opini Liar Jelang HUT OPM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Pemerintah telah melakukan antisipasi merebaknya opini-opini liar bersifat politis menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka yang jatuh setiap 1 Desember. Menurutnya, menjelang HUT OPM banyak pihak kerap membangun opini yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kalau segi politis itu kadang kala membangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya di lapangan tidak ada. Semuanya kami antisipasi," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11).

Lihat juga: Menkominfo: Tak Ada Pembatasan Internet di HUT OPM 1 Desember

Mahfud menuturkan Kepolisian sudah memiliki prosedur untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan Kepolisian juga sudah memiliki prosedur untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh internal aparat Kepolisian.

Namun demikian Mahfud enggan membeberkan strategi yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu. Ia menyebut strategi pemerintah bersifat rahasia.

"Kalau langkah diberikan ke pers kan tidak boleh," ujarnya.

Di sisi lain, Mahfud menyampaikan pemekaran wilayah Papua merupakan permintaan warga Papua saat melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia menyampaikan perwakilan Majelis Rakyat Papua ikut dalam kesempatan itu.

Lihat juga: KSP Minta Penembakan Papua Tak Dikaitkan Aksi Rekam HUT OPM

Ia menyebut jikapun ada pihak yang tidak setuju dengan rencana dimaksud itu adalah hal yang biasa.

"Apa saja pasti ada yang tidak setuju. Nanti kita lihat. Sekarang belum dimekarkan, tapi nampaknya upaya pemekaran itu tepat," ujar Mahfud.

Lebih dari itu, Mahfud enggan berkomentar lebih rinci mengenai pemekaran di Papua. Ia mengatakan hal itu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

[Gambas:Video CNN] (jps/osc)