Kemendagri Bakal Cabut Izin Jika Terbukti Ada Desa Fiktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan mengatakan bakal mencabut izin desa-desa yang terbukti fiktif. Saat ini Kememdagri masih melakukan investigasi terhadap lima desa terduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Kalau memang persoalan administrasinya ada yang keliru ini dan itu, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut," kata Nata saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/11).

Tim Kemendagri, kata dia, telah dikirim sejak Minggu (10/11) ke Konawe. Awalnya tim direncanakan kembali ke Jakarta dan melaporkan hasil investigasi pada hari ini. Namun investigasi diperpanjang untuk memastikan keadaan di lapangan.

Selain melakukan investigasi di lapangan, Kemendagri juga mengkaji Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2011 yang digunakan untuk melakukan pemekaran desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Lihat juga: Kemendagri Akan Umumkan Temuan Tim Verifikasi Desa Fiktif

"Sore ini kami akan bahas dengan teman-teman provinsi, termasuk polda, kemudian polres, kami mengundang juga teman-teman daru PMK, Kemenkeu, termasuk Menko Polhukam kami undang. Nanti dicoba merangkum sedikit baru hasilnya kami kawinkan dengan hasil yang dilakukan oleh tim kita di lapangan," ucap dia.

Nata mengatakan hasil investigasi Kemendagri terkait desa siluman akan dirampungkan minggu ini. Setelah laporan diterima Mendagri Tito Karnavian, Kemendagri bakal mengumumkannya ke publik.

"Jumat mudah-mudahan mereka pulang, saya lapor Pak Menteri, nanti arahannya dri dia kan data pemerintah enggak boleh beda-beda, harus sama," ucapnya.

Lihat juga: Prabowo-Sandi Tercatat Menang Pilpres 2019 di Desa Fiktif

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, desa siluman atau desa fiktif jadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung keberadaan desa tak berpenduduk.

Sri Mulyani menyampaikan ia menerima laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Sri Mulyani mengaku hendak memperketat memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya. (dhf)