Bertemu Kapolri, Ketua PBNU Sebut Tak Bahas Pencekalan Rizieq

CNN Indonesia | Selasa, 12/11/2019 19:01 WIB
Bertemu Kapolri, Ketua PBNU Sebut Tak Bahas Pencekalan Rizieq Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan isu pencekalan tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, sepenuhnya berada dalam kewenangan polisi.

Hal tersebut dikatakan Said usai menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Idham Azis di Kantor PBNU, Salemba, Jakarta, Selasa (12/11) sore. 

"Bahwa pertimbangan keamanan polisi, Rizieq masih harus dicekal, ya itu. Saya tak akan intervensi," ujar Said.


Said menuturkan pertemuan dengan Idham tak membahas soal pencekalan Rizieq. Selama pertemuan, Said mengaku hanya bicara soal kebutuhan memperkuat masyarakat sipil dalam upaya mengamankan negara.

"Biasa-biasa saja, normatif saja. (Soal) Narkoba, teroris, korupsi, itu saja," ujarnya.

Menurut Said isu pencekalan Rizieq masuk dalam ranah kebijakan dan membutuhkan pertimbangan mendalam. Kendati demikian ia meyakini polemik pencekalan Rizieq ini tak akan mempengaruhi stabilitas nasional.

Said menyatakan masyarakat Indonesia sudah berpengalaman menghadapi berbagai peristiwa mulai dari Pilkada, Pileg, hingga Pilpres.

"Kita sudah dewasa berpolitik kok, berpengalaman, jangka panjang sudah," jelasnya.

Rizieq Shihab sampai saat ini masih berada di Arab Saudi. Nasibnya kembali hangat dibicarakan setelah yang bersangkutan berbicara dalam siaran video di akun Youtube Font TV.

Dalam rekaman video itu Rizieq menuding pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pencekalan terhadap dirinya kepada pemerintah Arab Saudi. Rizieq menunjukkan bukti yang diklaim sebagai surat pencekalannya. 

Sementara itu Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengklaim pencekalan Rizieq oleh pemerintah Arab Saudi dilakukan berdasarkan permintaan Indonesia karena alasan politik. Rizieq dianggap sebagai musuh dan bisa mengganggu keamanan Indonesia.

Pemerintah sendiri telah membantah mengajukan pencekalan kepada pemerintah Arab Saudi. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tudingan Rizieq terhadap pemerintah Indonesia tidak berdasarkan fakta.

"Sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizieq," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengaku belum menerima informasi dari Riyadh bahwa pemerintah Indonesia telah meminta pencekalan terhadap Rizieq Shihab.

"Kami belum menerima informasi resmi apa pun terkait hal itu," kata Kepala Bagian Media dan Pers Kedubes Saudi di Jakarta, Fawaz Abdullah Althaymin, kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Senin (11/11). (mjo/wis)