Airlangga Disebut Diktator Bila Ketum Golkar Dipilih Aklamasi

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 20:50 WIB
Airlangga Disebut Diktator Bila Ketum Golkar Dipilih Aklamasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu bakal calon ketua umum (ketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa calon ketua umum petahana Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah sosok yang diktator bila melangsungkan pemilihan ketum Golkar periode 2019-2024 dengan sistem aklamasi.

Loyalis Bamsoet, Syamsu Rizal Hasdy, mengatakan bahwa pemilihan ketum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung pada 4 hingga 6 Desember mendatang tidak bisa dilakukan dengan sistem aklamasi karena kemungkinan menghadirkan sejumlah nama calon.

"Kalau mau dinamika aklamasi, dia (Airlangga) dikatator, dia menentang semua orang," Syamsu kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Rabu (13/11).


Dia pun menyebut bahwa yang mendorong agar pemilihan ketum Golkar periode 2019-2024 dilakukan secara aklamasi ialah sosok-sosok yang telah mendapatkan kekuasaan politik.

Syamsu menyatakan bahwa sosok-sosok tersebut tidak memahami bahwa sistem yang dikenal oleh Golkar musyawarah mufakat secara demokratis, bukan aklamasi.

Dia pun mewanti-wanti agar sistem pemilihan ketum Golkar secara aklamasi tidak dimunculkan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung pada 14 dan 15 November besok.

"Ada (keinginan) mengeluarkan rekomendasi Rapimnas bahwa Airlangga calon ketum tunggal. Salah kalau itu dimunculkan," katanya.

Terpisah, loyalis Airlangga sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan bahwa Airlangga siap bertarung dengan Bamsoet dalam sistem pemilihan secara pemungutan suara atau voting.

"Saya rasa Airlangga siap dengan apapun, setiap calon harus siap dengan model apapun," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, ia menyoroti pengalaman ketatnya kontestasi saat Munas yang berujung perpecahan. Berangkat dari itu, Meutya menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar sistem musyawarah mufakat digunakan dalam pemilihan ketum Golkar periode 2019-2024.

"Hanya karena hampir semua Munas kita kontestasi ketat dan berujung ekses perpecahan sesudahnya, untuk sekarang ini kita ingin mencoba musyawarah mufakat," ujar Ketua Komisi I DPR itu.

Meutya menyebut tidak ada yang salah dengan musyawarah mufakat. Dia berkata, sistem musyawarah mufakat jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif seperti kesan otoriter.

"Selama musyawarah mufakat dengan bentuk kerelaan, bukan keterpaksaan saya rasa itu harus didorong," sebutnya.

Rapat Pleno Jelang Rapimnas

Pengurus DPP Golkar menggelar Rapat Pleno untuk mengecek persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung pada 14 dan 15 November 2019. Rapat Pleno digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, sejak pukul 15.39 WIB.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Rapat Pleno Partai Golkar juga mengagendakan pembahasan d persiapan bimbingan teknis bagi anggota DPRD dan persiapan untuk menghadapi Pilkada 2020.

[Gambas:Video CNN]

"Terdapat tiga agenda yakni terkait Rapimnas, bimbingan teknis anggota DPRD, dan persiapan Pilkada 2020," kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar.

Rapat Pleno dipimpin oleh Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk Friedrich Paulus. Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar hadir seperti Aziz Syamsudin, Adies Kadir, John Kennedi Aziz, Meutya Hafid, Roem Kono, Rizal Mallarangeng, Melchias Marcus Mekeng

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo tidak terlihat di lokasi. Namun demikian loyalis sosok bakal calon ketua umum Golkar periode 2019-2024 tampak hadir di lokasi seperti Darul Siska, Robert Kardinal, Nusron Wahid.


(mts)