KPK Tahan Eks Presdir Lippo Cikarang terkait Suap Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Penahanan ini dilakukan usai penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama 10 jam. Toto sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak tiga kali.

Lihat juga: Suap Meikarta, Eks Presdir Lippo Cikarang Mangkir dari KPK

"Tersangka BTO (Bartholomeus Toto), swasta, ditahan selama 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/11).

Usai pemeriksaan, Toto mengaku telah difitnah perihal pemberian Rp10,5 miliar kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait perizinan proyek Meikarta. Pemberian itu terkait IPPT atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

"Saya sudah difitnah dan sudah dikorbankan, dan untuk fitnah yang Edisus (Edy Dwi Susianto), Kepala Divisi Land PT Lippo Cikarang sampaikan bahwa saya telah memberikan uang untuk IPPT Rp10,5 miliar saya selalu bantah dan itu pun sekretaris saya tempo hari juga sudah bantah," kata Toto.

Kendati begitu, ia mengaku pasrah dengan jerat hukum yang menimpanya. "Yang penting berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik," tuturnya.

Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Lihat juga: KPK Periksa Eks Presdir Lippo Cikarang Terkait Suap Meikarta

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sendiri sudah ditahan oleh KPK.

(ryn/asa)