Data tentang dugaan prajurit terpapar radikalisme itu sebelumnya pernah disampaikan Ryamizard Ryacudu saat masih menjabat menteri pertahanan.
Suhardi menyatakan BNPT tak memiliki data terkait pernyataan Ryamizard tersebut. Ia pun mempersilakan Komisi III DPR RI untuk mengecek kebenaran data tersebut ke Markas Besar (Mabes) TNI .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kala itu, Wiranto, langsung menghubungi Suhardi saat Ryamizard menyampaikan pernyataan terkait jumlah anggota TNI yang terpapar radikalisme pada Juni 2019 lalu.
Suhardi lantas menjawab tidak memiliki data terkait hal tersebut dan meminta Wiranto bertanya langsung ke Ryamizard.
Lihat juga:Revolusi Mental Gagal, PNS Dicap Radikal |
Suhardi menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian terhadap kabar yang disampaikan Ryamizard tersebut.
"Saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Ryamizard saat menjabat menteri pertahana menyebut Pancasila sedang mengalami pergolakan serius. Kata dia, banyak pihak-- termasuk TNI-- ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Ryamizard menuturkan ada sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme.
"Dan kurang lebih tiga persen, kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Ryamizard saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, Rabu (19/6).
Dia pun meminta anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.
"Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah," ucap dia.