Ma'ruf Minta Polisi Awasi Masjid Penyebar Kebencian

Cirebon, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan perlu ada pengawasan dari polisi dan pemerintah daerah untuk memperingatkan masjid-masjid yang dalam acara dakwahnya mengandung narasi kebencian. 

"Masjid yang dijadikan tempat menebar kebencian harus diingatkan dan diperingatkan supaya tidak dibiarkan masjidnya untuk menyebar kebencian. Itu harus aktif dari kepolisian maupun pemda untuk melakukan pencegahan," kata Ma'ruf saat membuka Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Lihat juga: Gus Miftah: Sukarno Jalan Jongkok di Makam Nabi Muhammad

Festival Tajug 2019 merupakan acara tahunan yang digelar oleh Keraton Kasepuhan dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Festival diisi sejumlah lomba dan pameran produk yang digelar hingga 24 November mendatang.

Acara tersebut dihadiri Sultan Sepuh XIV Kesultanan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Selain mengerahkan polisi, Ma'ruf mengatakan perlu pendataan yang jelas masjid mana saja yang berpotensi terpapar.

"Nanti kita minta dewan masjid untuk mencari, untuk memetakan. Kita recheck lagi mana masjid yang perlu pembinaan supaya tidak menebar narasi-narasi kebencian, permusuhan, tapi sebaliknya membangun narasi kerukunan," ucap Ma'ruf 

Ma'ruf mengingatkan bahwa masjid harus diisi dengan narasi kerukunan dan kasih sayang. Ajaran ini, kata Ma'ruf, sesuai dengan ajaran Sunan Gunung Jati, salah satu Walisongo penyebar agama Islam yang berasal dari Cirebon.

Menurutnya, ajaran Sunan Gunung Jati tak jauh dari menjaga tajug atau masjid dengan pengajaran, pengajian, dan khotbah yang baik seperti dilakukan para ulama terdahulu.

"Jangan sampai ada distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar. Ini yang harus kita jaga, agar jangan sampaikan sumpah serapah, kebencian, permusuhan, caci maki," katanya.

[Gambas:Video CNN]
Selain menjaga masjid, lanjut Ma'ruf, Sunan Gunung Jati juga berpesan untuk menjaga fakir miskin. Menurutnya, negara turut bertanggung jawab atas jaminan hidup para fakir miskin. Terlebih hal ini telah diatur dalam UU untuk menjaga fakir miskin dan anak telantar.

Lihat juga: Pemerintahan Jokowi Luncurkan Portal Aduan Khusus PNS Radikal

Ma'ruf menuturkan angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9 persen. Ia berharap angka ini dapat dikurangi hingga 0 persen agar tak ada lagi fakir miskin di Indonesia.

"Negara punya kewajiban, orang kaya punya kewajiban, dan kalau tidak diatasi semua ikut berdosa. Saya kira ini tanggung jawab besar bangsa negara. Jadi ini tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Jokowi, karena itu kita tekan angka kemiskinan yang masih 9 persen supaya menjadi 0 persen," paparnya. (wis)