Fadli Zon Soal Pelarangan UAS: Ada yang Mengail di Air Keruh

CNN Indonesia | Sabtu, 23/11/2019 23:31 WIB
Politikus Gerindra Fadli Zon menilai isu radikalisme kerap digunakan untuk mengadu domba umat Islam, salah satunya dalam isu pelarangan ceramah Abdul Somad. Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyebut isu radikalisme kerap dipakai untuk adu domba. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai ada upaya pihak tertentu untuk mengadu domba dan mengambil keuntungan di balik pelarangan penceramah Ustaz Abdul Somad alias UAS.

"UAS untuk jadi penceramah kemudian tidak boleh, diperiksa orang yang undang, itu namanya adu domba, ada yang menikmati adu domba itu. Ada yang mengail di air keruh," ucapnya, usai menghadiri acara bedah buku di kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu (23/11).

Sebelumnya, sejumlah pihak sempat melarang Abdul Somad untuk mengisi ceramah di sejumlah tempat. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sempat hendak melarangnya mengisi tausiah di Gedung Merah Putih. Namun, ceramah itu telanjur terlaksana.


Abdul Somad disorot soal sejumlah ceramahnya yang diduga mendukung khilafah dan radikalisme, serta kontroversial. Misalnya, pengharaman catur.

Fadli melanjutkan bahwa bahan adu domba yang rentan digunakan adalah lewat isu radikalisme dan terorisme.

[Gambas:Video CNN]
"Ini bisa ditumpang oleh orang-orang yang mau adu domba antara pemerintah dan umat Islam. Orang yang berkepentingan adu domba itu biasanya orang yang tidak suka dengan agama," ungkap dia.

Untuk itu, Fadli meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar bisa lebih jeli melihat berbagai masalah yang ada, termasuk yang dituding berlandaskan radikalisme dan terorisme. Tujuannya, agar tidak termakan dengan potensi adu domba yang mungkin dilancarkan kelompok tertentu.

"Makanya pemerintah harus belajar sejarah, jangan mau diadu domba. Orang Islam di Indonesia sangat moderat, tidak ada teroris, jadi jangan terlalu didramatisir," katanya.

Ia turut mengkritik upaya pemberantasan radikalisme dan terorisme yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, menurutnya, upaya yang dilakukan belum cukup maksimal.

"Kalau itu berulang terus berarti pemberantasan terorisme dan radikalisme itu gagal dong selama belasan tahun ini karena cara pendekatannya atau karena ini proyek terorisme, radikalisme karena ada anggarannya itu," terangnya. (uli/arh)