Opsi Pilkada DPRD dan Asimetris Masih Dikaji DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR RI masih melakukan berbagai kajian terhadap usulan sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejauh ini Komisi II belum menyimpulkan apakah pilkada setelah yang diselenggarakan pada 2020 akan menggunakan sistem asimetris, kembali lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau tetap secara langsung.

"Kami belum menyampaikan kesimpulan apapun, juga baru mau memulai evaluasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (25/11).

Lihat juga: Kemendagri soal Survei Tito Tak Dipercaya: Sangat Dangkal

Dia menerangkan bahwa Komisi II akan melakukan kajian secara akademik serta riset untuk melihat opsi terbaik terkait sistem penyelenggaraan pilkada.

Doli memastikan bahwa Komisi II ingin agar penyelenggaraan pilkada di masa mendatang menggunakan sistem yang lebih baik dari gelaran sebelum-sebelumnya.

"Intinya, kita ingin membuat pilkada (dan) pemilu dari hari ke hari menjadi lebih baik," katanya.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap proses pilkada secara langsung. Menurutnya, evaluasi bukan sebuah hal yang haram karena setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa membutuhkan evaluasi.

Evaluasi, lanjut mantan Kapolri itu, harus dilakukan lewat kajian empiris atau berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini untuk mengetahui dampak positif dan negatif. Ditambah kajian akademik yang merujuk pada data.

Lihat juga: MPR: Pilkada Langsung Sebabkan 826 Pasutri Bercerai

Contohnya kajian akademik bisa ditempuh dengan melakukan survei untuk mengetahui respons masyarakat. Apakah setuju kepala daerah tetap dipilih langsung atau dikembalikan proses pemilihannya ke DPRD.

"Kenapa kajian akademik, karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, data kuantitatif, data kualitatif data gabungan kualitatif dan kuantitatif," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11). (mts/osc)