Tito Evaluasi Pilkada: Ingin Kepala Daerah Pengabdi Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menggodok lebih lanjut terkait persoalan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung.

Hal tersebut diungkapkan Tito seusai bertemu dengan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Saya akan mengajak teman-teman akademisi dan think tank (untuk membahas sistem pilkada)," tutur Tito di Kementerian Dalam Negeri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu (27/11).


Tujuannya, kata Tito, agar kepala daerah yang nantinya dipilih melalui sistem pilkada yang ditentukan benar-benar serius mengabdikan diri.

Lihat juga: Sejarawan soal Agnez Mo: Indonesia Sensitif soal Identitas

"Tujuannya kita ingin agar terbentuk pemerintahan, termasuk daerah yang demokratis. Dengan adanya pemimpin yang betul-betul dapat mengabdikan diri dan bermanfaat bagi rakyat."

Evaluasi Bersama

Ditemui pada kesempatan yang sama Walikota Bogor Bima Arya mengaku perkara pilkada jadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Tito.

Dalam pertemuan tersebut Arya mengatakan mantan Kepala Kepolisian RI itu sekali lagi meluruskan bahwa yang dimaksud pilkada tidak langsung bukan berarti kepala daerah dipilih DPRD.

"Jadi bukan mengembalikan pilkada ke DPRD. Tapi secara keseluruhan kita evaluasi sama-sama," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya Tito mengatakan ada beberapa opsi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bisa muncul usai Kemendagri melakukan riset evaluasi terhadap sistem pilkada langsung saat ini.

Dua masalah yang ia soroti adalah tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Tito mempertanyakan cara kepala daerah membalikkan modal kampanye dengan gaji yang terbatas. Selain itu, dia pun mencontohkan beberapa konflik horizontal di Provinsi Papua karena perbedaan pilihan politik. (asa)