Tito Minta DKI Tepat Waktu Serahkan Draf RAPBD 2020

CNN Indonesia | Selasa, 26/11/2019 16:51 WIB
Tito Minta DKI Tepat Waktu Serahkan Draf RAPBD 2020 Mendagri Tito Karnvian mengatakan Kemendagri terus menjalin komunikasi dengan Pemprov dan DPRD DKI agar bisa menyerahkan draf RAPBD 2020 tepat waktu.(CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan beberapa pemerintah daerah belum menyerahkan draf rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RPABD) untuk tahun 2020, salah satunya Provinsi DKI Jakarta.

Tito mengatakan Kemendagri masih terus berkomunikasi dengan beberapa pemerintah provinsi untuk segera merampungkan. Sebab batas waktu perancangan APBD 2020 adalah 30 November 2019.

"Memang ada beberapa daerah yang sudah mengajukan seperti Papua dan ada beberapa provinsi lain. DKI belum, tapi kita membangun hubungan komunikasi agar mereka bisa menyampaikan tepat waktu," kata Tito saat ditemui di sela-sela acara yang dihelat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).

Tito enggan berkomentar secara spesifik soal pembahasan anggaran di DKI Jakarta yang berlarut-larut. Dia percaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa merampungkan anggaran tepat waktu.


"Insyaallah tepat waktulah, kita akan bangun komunikasi terus-menerus," ucapnya.

Tito menekankan kepada semua kepala daerah untuk merumuskan anggaran untuk program-program yang bisa langsung dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Mantan Kapolri itu mengingatkan agar APBD tak hanya habis untuk gaji pegawai. Dia menyentil daerah-daerah yang sibuk menganggarkan gaji pegawai ketimbang program untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ada yang program yang sampai menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20 persen. Sementara yang lucu aparaturnya 50 persen sampai 60 persen. Padahal harusnya terbalik program yang untuk menyentuh masyarakat harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya," ucap dia.

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum merampungkan pembahasan RAPBD Tahun 2020 meski tenggat waktu sudah di depan mata, yakni 30 November 2019. Padahal setelah disahkan di DPRD, masih ada tahap pengkajian oleh Kementerian Dalam Negeri selama dua minggu.

Berdasarkan Pasal 312 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib mengesahkan APBD tahun 2020 paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran baru, yakni 30 November 2019.

Pasal itu juga mengatur sanksi jika pemda tak bisa mengesahkan APBD tepat waktu. Pemda akan diberi sanksi tak akan mendapat hak keuangan atau gaji selama enam bulan jika tak tepat waktu mengesahkan anggaran.
(dhf/gil)