Pengurus Daerah Golkar Minta Airlangga Jadi Capres 2024

CNN Indonesia | Rabu, 04/12/2019 18:17 WIB
Pengurus Daerah Golkar Minta Airlangga Jadi Capres 2024 Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat I dan tingkat II menyatakan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjabat Ketua Umum periode 2019-2024. Mereka juga menyatakan siap mendukung Airlangga untuk menjadi calon presiden pada 2024 mendatang.

"Golkar Sulut dan 15 DPD II mencalonkan lagi Airlangga (dan) siap menangkan di Pilpres 2024," kata Ketua DPD Sulawesi Utara Tetty Paruntu saat memberikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Golkar dalam Munas X Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta pada Rabu (4/12).

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyatakan bahwa pihaknya bersama 27 DPD tingkat II meminta Airlangga bersedia untuk kembali dipilih menjadi Ketua Umum Golkar.


"Airlangga harus bersedia jadi ketum dipilih dan ditetapkan," kata Dedi.
Pelaksana tugas DPD Sumatera Utara Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa pihaknya bersama 33 DPD tingkat II di bawah pimpinannya menerima LPJ yang telah disampaikan Airlangga.

Ia pun berkata bahwa pihaknya meminta kesediaan Airlangga untuk menjabat Ketua Umum Golkar lima tahun mendatang dan merekomendasikan Airlangga menjadi calon presiden di Pilpres 2024.

"Kami meminta kesediaan dan memilih mencalonkan kembali Airlangga jadi ketua umum 2019-2024. Munas penting merekomendasikan punya calon (presiden) 2024 kita utamakan ketua umum kita Airlangga," ucap Doli.

Ketua DPD Gorontalo Rusli Habibie menyatakan akan berusaha agar Airlangga bisa menjadi calon presiden pada 2024 mendatang.

"Kami akan berusaha beliau jadi calon presiden 2024 agar kita tidak habiskan waktu mendorong kader lain," ucapnya.

Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena juga menyatakan bahwa 22 suara dari DPD tingkat I dan tingkat II di NTT mencalonkan Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar 2019-2024 dan mengusulkan Airlangga menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Ketua DPD Papua Klemen Tinal menyatakan bahwa sebanyak 30 suara dari DPD tingkat I dan tingkat II di Papua mendukung Airlangga 1.000 persen untuk kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan.

"Kami pilih kami calonkan Airlangga untuk memimpin kembali. Kita pilih orang baik supaya Tuhan berkati Golkar," katanya

Selanjutnya, Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin memohon dan meminta Airlangga untuk bersedia dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum Golkar.

"DPD Golkar Sumatera Selatan mendukung serta memilih Airlangga kembali memimpin Golkar sebagai ketua umum yang akan datang," ucap dia.

Dukungan kepada Airlangga agar kembali menjabat Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 juga disampaikan oleh DPD Golkar Kalimantan Barat, DPD Golkar Papua Barat, DPD Golkar Bengkulu, serta DPD Golkar Maluku Utara.

Hingga diskors pada pukul 13.00 WIB, baru 11 dari 34 DPD Golkar yang menyampaikan pandangan atas LPJ yang telah disampaikan oleh DPP Golkar. Sejauh ini, seluruh DPD Golkar yang telah menyampaikan pandangannya menyatakan mendukung Airlangga untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
[Gambas:Video CNN]

Revisi UU Pemilu


Airlangga Hartarto meminta agar kader Golkar yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong revisi Undang-undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Menurutnya, langkah itu penting untuk membuka peluang kemenangan Golkar.

"Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga dalam Rapat Paripurna, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Selain itu, Airlangga juga menilai Golkar perlu memiliki program unggulan untuk mencegah berkembangnya paham anti-Pancasila dan sikap intoleransi di tengah masyarakat.

Menko Perekonomian itu berpendapat bahwa Golkar harus menginisiasi regulasi terkait pemantapan ideologi Pancasila.

"Khususnya di kalangan anak-anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila, saatnya Partai Golkar perjuangkan lahirnya sebuah UU yang mengatur tentang pemantapan ideologi Pancasila," ucapnya.
(mts/ugo)