PKS Buka Peluang Usung Calon Non-muslim di Pilkada 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan partainya membuka peluang untuk mengusung calon kepala daerah yang non-muslim alias bukan beragama Islam di gelaran Pilkada serentak 2020. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia.

Sohibul membebaskan perwakilan-perwakilan PKS di daerah untuk menentukan calon yang diusung. Dia berpendapat, tokoh-tokoh PKS di daerah lebih memahami kebutuhan di daerah masing-masing. Contohnya seperti di Papua, PKS mengusung Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Sangat mungkin. Kan PKS dari sejak awal, lihat di Papua contoh yang paling nyata. Pak Lukas Enembe adalah bupati dan gubernur, sejak dua periode diusung PKS, di gubernur dua periode diusung PKS. Kan tidak ada masalah, sesuai dengan kondisi kebatinan di daerah itu," kata Sohibul saat ditemui seusai menyampaikan pidato politik pada acara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12).

Sohibul menyampaikan DPP PKS juga tak akan membatasi perwakilan di daerah untuk menjalin koalisi dengan siapapun. Dia berkata bahkan PKS boleh berkoalisi dengan partai-partai yang menjadi saingan politik di tingkat nasional.

Lihat juga: PKS Buka Peluang Tolak Empat Nama Cawagub DKI dari Gerindra

Dia beralasan tak ingin mematikan kreativitas PKS di daerah. Terlebih ada target kemenangan 60 persen di Pilkada 2020 yang sudah dicanangkan pada Rakornas PKS di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Mungkin kita tidak bisa ikut 100 persen (270 pilkada), tapi saya minta tidak kurang dari 90 persen. Dari keadaan tersebut, kita meminta 60 persennya bisa kita menangkan dan dengan berkoalisi bersama partai-partai lain," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]
Meski begitu, Sohibul mengingatkan agar PKS di daerah mengusung calon-calon yang sesuai dengan nilai partai. DPP PKS akan menolak pengajuan calon yang dinilai tak sejalan.

"Jadi misalnya cocok dengan partainya, tapi calon yang diusung tidak sesuai, maka kita pilih calon yang lainnya, the second best option," Sohibul menerangkan.

Lihat juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Ulama Masuk Prolegnas Prioritas

(dhf/osc)