ANALISIS

Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI Cs

Tim, CNN Indonesia | Senin, 16/12/2019 14:28 WIB
Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI Cs Massa Front Pembela Indonesia (FPI) saat demo di kantor Majalah Tempo, Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Front Pembela Islam (FPI) dan kelompoknya mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penghargaan Adikarya Wisata pada diskotek Colosseum dan izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Seperti pukulan bagi kelompok kanan.

Kritik ini bertolak belakang dengan sikap mereka yang kerap mendukung Anies sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

DPP FPI bahkan telah mengeluarkan sikap yang menyebut acara DWP telah merusak generasi muda karena hanya sekadar pesta pora tanpa memiliki manfaat. Mereka meminta Anies cerdas dan kreatif dalam memimpin ibu kota.


Sama seperti FPI, Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif menilai langkah Anies memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum justru keliru. Pihaknya akan menegur Anies atas kebijakan itu.


Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai kritik itu sebagai sinyal merenggangnya hubungan antara Anies dengan kelompok-kelompok Islam yang pernah mendukungnya di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Karyono menilai Anies sudah 'menampar' muka citra kelompok Islam pendukungnya yang berkeinginan agar Jakarta terbebas dari pelbagai kebijakan sarat maksiat bagi warganya.

"Ini pukulan bagi mereka, sehingga kebijakan ini menurut saya bisa menjadi pemicu keretakan hubungan antara Anies dengan kelompok-kelompok kanan itu," kata Karyono kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/12).

Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI CsSejumlah pengunjung menggunakan kostum khusus pada acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta pada 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Karyono menilai wajar apabila FPI dan kelompoknya mengkritik dua kebijakan Anies tersebut. Sebab, kelompok kanan yang menjadi pendukung Anies selama ini sudah mewanti-wanti agar Pemprov DKI tak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kebijakan memberikan izin bagi DWP dan penghargaan untuk diskotek justru bertentangan dengan semangat syariat Islam yang kerap diusung kelompok kanan di setiap aksinya.

"Sementara Anies membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariah. Karena itu wajar jika mereka kecewa berat terhadap Anies. Dan wajar jika kritik keras ini pertanda, bahwa ini menjadi persoalan serius bagi mereka," kata Karyono.


Dia menilai kritik keras kelompok FPI Cs bisa berdampak jangka panjang bagi karier politik Anies ke depan.

Karyono berpandangan hubungan yang terjalin mesra sejak Pilkada 2017 lalu itu akan berpotensi berbalik merugikan Anies. Ia memperkirakan kelompok-kelompok itu mencabut dukungan politiknya di Pilkada DKI Jakarta 2022 bila Anies memutuskan maju kembali sebagai calon gubernur petahana.

"Kalau Anies melanjutkan, dan tak mencabut kebijakan itu, saya kira bisa berlanjut, bisa panjang urusannya. Nah, jadi kelompok ini bisa melakukan kritik lebih keras dan berbalik tak mendukung Anies," kata dia.

Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI CsGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Dalam khazanah Ilmu Politik, Karyono memandang relasi yang terjalin antara aktor-aktor politik sifatnya hanya temporer. Hal itu, kata dia, sama seperti adagium politik yang menyebut 'tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik'.

Hal itu juga diprediksi akan terjadi bila membaca relasi yang terjalin antara Anies dan FPI Cs tersebut. Ia menyatakan bila kepentingannya sudah berbeda antara satu sama lain, bisa dipastikan akan berbalik tak mendukung atau mencabut dukungan yang sudah diberikan.

"Nah, kebijakan Anies yang sekarang ini dianggap tak berada dalam satu kepentingan yang sama dengan kelompok kanan, bisa jadi Anies yang dulunya kawan, bisa berubah jadi lawan. Bisa juga narik dukungan," kata dia.

Pandangan berbeda disampaikan peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati. Dia menilai wajar kritik FPI cs kepada Anies.

Wasis menilai kritik itu sebagai upaya 'mengingatkan' Anies agar tetap dalam koridor syariat Islam yang selama ini diusung oleh kelompok tersebut.

"Ini bagian dari upaya FPI untuk mengingatkan Anies agar tetap sesuai dengan citra 'Gubernur Seiman'. Aksi FPI ini boleh dibilang merespons berita viral di sosial media," kata Wasis.

Lebih lanjut, Wasis mengaku khawatir bila kritik tersebut tak diakomodasi dengan baik justru akan merugikan Anies. Sebab, selama ini kedua aktor politik tersebut memiliki hubungan yang mesra satu sama lainnya.

Agar tak merugi, Wasis menyarankan Anies untuk mengakomodasi kritikan tersebut. Salah satunya dengan mencabut atau tak mengulangi kebijakan yang sama.

"Saya pikir pencabutan penghargaan itu dimungkinkan. Namun konsekuensinya pajak hiburan Jakarta akan jadi taruhannya," kata dia.

Dalam pernyataan sikapnya, FPI menilai DWP adalah acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat. Sementara kebijakan memberikan pengharagaan pada diskotek dinilai FPI sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa.

"FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas," demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12).

[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)