Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Akan Jadi Provinsi Sendiri

CNN Indonesia | Selasa, 17/12/2019 10:32 WIB
Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Akan Jadi Provinsi Sendiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera akan jadi provinsi. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan wilayah ibu kota negara yang baru akan menjadi provinsi tersendiri.

Diketahui, Pemerintah telah menetapkan wilayah ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Disepakati bentuk pemerintahan adalah provinsi [sendiri]," kata Suharso, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.


Suharso menjelaskan luas wilayah yang disiapkan mencapai 256 ribu hektare. Sementara luas wilayah ibu kota sebesar 56 ribu hektare. Di dalamnya akan dibangun kawasan pusat pemerintahan seluas 5.600 hektare.

Suharso, yang juga menjabat Pelaksana tugas Ketua Umum PPP itu, mengatakan pembentukan provinsi untuk ibu kota baru ini akan mengecualikan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[Gambas:Video CNN]
Dalam UU Pemerintahan Daerah itu disebutkan salah satu syarat pembentukan provinsi baru adalah minimal terdapat 5 kabupaten/kota. Menurutnya, pengecualian ini akan dituangkan dalam UU tentang Ibu Kota Baru.

"Dikecualikan. Dikecualikan dari ketentuan itu," tuturnya.

Suharso melanjutkan kawasan pusat pemerintah berada di luar provinsi ibu kota baru. Menurutnya, kawasan pusat pemerintahan ini akan dipimpin oleh manajer perkotaan.

"Ada yang 56 ribu hektare adalah kawasan khusus, yang tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan yang akan diurus oleh city manager (manajer perkotaan)," ujarnya.

Menurutnya, manajer perkotaan itu bisa dipilih langsung oleh presiden ataupun gubernur. Suharso belum bisa bicara banyak mengenai proses pemilihan manajer perkotaan tersebut.

"Pasti diputuskan oleh penguasa kan, apakah presiden, apakah oleh gubernur. nanti kita lihat, kita belum sampai di sana," tuturnya.

(fra/arh)