DKI Tebus Ijazah Anak Sekolah Senilai Rp3,6 M Sepanjang 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Baznas Bazis DKI Jakarta hari ini menyalurkan bantuan tebus ijazah sebesar Rp688.140.775.

Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta, Luthfi Fathullah menjelaskan bahwa selama tahun 2019, Baznaz Bazis sudah menyalurkan dana sebesar Rp3,6 miliar untuk ijazah dan uang sekolah.

"Program ini sudah kita salurkan Rp3 miliar dan Rp688 juta kami keluarkan untuk tebus ijazah dan untuk lunas SPP. Mudah-mudahan tahun depan bisa menghimpun Rp250 miliarm," kata Luthfi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Luthfi menjelaskan bahwa bantuan yang diserahkan hari ini merupakan usulan dari DPRD DKI. Ada sekitar 540 orang nama yang diajukan oleh dewan, namun jumlah ini mengerucut setelah dilakukan verifikasi.

"Setelah kami verifikasi di lapangan yang brhasil sesuai dengan faktanya hanya 171 orang. Hari ini kami akan berikan ke 171 orang dari 79 sekolah dengan total biaya yang kami bayarkan Rp688 juta," jelas dia.

Lihat juga: Kemenag Pecat Tersangka Korupsi Proyek Laboratorium Madrasah

Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan bahwa uang ratusan juta itu tidak diterima langsung oleh siswa. Uang itu langsung dibayarkan kepada sekolah agar tepat sasaran.

"Kalau nanti melalui dari tangan ke tangan biasanya enggak balik lagi jadi persoalan. Kita judulnya tebus ijazah supaya betul-betul ketebus," ungkap dia.

Namun Saefullah menegaskan bahwa sekolah yang akan ditebus ijazah tersebut ialah sekolah swasta. Kebanyakan ijazah yang ditahan itu, jelas Saefullah, karena siswa yang belum membayarkan uang pembangunan, uang seragam hingga uang sekolah.
[Gambas:Video CNN]
Saefullah mengakui bahwa sekolah swasta masih harus menanggung biaya operasionalnya sendiri.

"Sekolah itu mengoperasionalkannya kan juga butuh biaya, merawat gedung, listrik, harus membayar penjaga sekolah, tenaga pengajar, kan banyak itu, itu kan nggak boleh tertunda," katanya.

"Jadi sudah diberikan semuanya, tapi rupanya memang ada cost yang memang harus diselesaikan. Jadi ini terjadinya di sekolah-sekolah swasta," lanjut dia.

Saefullah memastikan sekolah negeri di Jakarta bebas dari hambatan biaya karena DKI sudah banyak menganggarkan bantuan.

"Harusnya anak Jakarta tidak boleh putus sekolah baik sampai maupun sama apalagi karena Pemerintah Provinsi DKI alokasi biaya pendidikan 26 persen," kata dia.

Lihat juga: Madrasah Tak Wajib Pakai 155 Buku Agama yang Direvisi Kemenag

(ctr/ugo)