Dubes Rusia Temui Mahfud, Diduga Bahas Polemik Sukhoi Su-35

Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva menemui Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (20/12).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Lyudmila tiba di Kantor Kemenkopolhukam sekitar pukul 09.45 WIB. Mengenakan batik, Lyudmila terlihat datang dengan menumpang mobil BMW berbendera Rusia.

Lihat juga: Kemenhan Tegaskan Indonesia Tak Bisa Diancam soal Sukhoi

Tak ada keterangan yang disampaikan oleh Lyudmila saat tiba. Dia terlihat langsung masuk ke dalam Kantor Kemenkopolhukam untuk menemui Mahfud yang sejak pagi telah tiba.

Belum diketahui pasti agenda pertemuan itu. Namun sejumlah informasi di lingkungan Kemenkopolhukam menduga Lyudmila bertemu Mahfud untuk membahas soal dugaan intervensi dari beberapa negara terhadap Indonesia karena berencana membeli 11 pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

Sebelumnya, Rusia mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg V Kopylov menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli Sukhoi Su-35.

"Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam, ini sangat bagus," kata Kopylov dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (18/12).
[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Komitmen Modernisasi Alutsista era Jokowi Dinilai Kurang Kuat

Kopylov enggan menjabarkan negara-negara yang mengancam Indonesia itu. Meski begitu, ia menyatakan kontrak pembelian jet tempur senilai Rp16,75 triliun itu masih terus berlanjut.

Rencana Indonesia membeli 11 Su-35 ini sudah berlangsung sejak sekitar dua tahun terakhir. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada 2019. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan.

Kementerian Pertahanan telah menyatakan Indonesia tidak bisa diintervensi oleh negara manapun dalam mengambil keputusan terkait dengan pertahanan. (jps/gil)