PKS Sebut Dewan Pengawas KPK Bermasalah, PDIP Optimistis

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai konsep Dewan Pengawas (Dewas) KPK bermasalah meski diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Semantara, PDI-Perjuangan menyebut lima orang anggota Dewas itu akan berdampak baik bagi pemberantasan korupsi.

Politikus PKS Indra menyebut hingga kini partainya masih konsisten dengan bersikap tak mendukung pembentukan dewan pengawas. Anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu menjelaskan bahwa konsep dari kelembagaan dewan pengawas tersebut bermasalah dan masih menjadi persoalan.

Lihat juga: ICW soal Pelantikan Dewas: Jokowi Berniat Menghancurkan KPK

"Bagi saya, bukan personelnya yang bermasalah, tetap konsepnya," kata Indra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/12).

Menurut Indra sendiri, dewan pengawas menambah panjang birokrasi dan dapat menghilangkan momentum untuk pemberantasan praktik rasuah oleh KPK. Ia merujuk pada proses perizinan kepada Dewas yang perlu dilakukan sebelum melakukan penyadapan.

Ia beranggapan bahwa KPK seharusnya tidak memerlukan izin untuk itu dan cukup dilakukan pemberitahuan kepada atasan setelah penyadapan dilakukan.

Gedung Merah Putih KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Cukup pemberitahuan, kalau (dirasa) ada abuse of power dalam penyadapan, Dewas-nya hanya check and recheck, sehingga momentum tindak pidananya tidak lewat," jelas politisi PKS tersebut.

Kendati demikian, Indra pun mengakui bahwa pihaknya tidak mempersalahkan tokoh-tokoh yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK. Ia pun mengakui, bahwa kelima tokoh tersebut memiliki latar belakang yang baik dimata publik selama ini.

"Saya tidak meragukan dewas yang sudah dipilih ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah dewas ini manusia juga, kalau yang akan disadap adalah koleganya, orang dekatnya, atau orang yang memilihnya, itu menjadi persoalan sendiri," jelas dia.

Lihat juga: Nawawi Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Hakim PT Denpasar

Ia pun berharap agar Dewan Pengawas KPK dapat menjawab keraguan publik. "Kalau kelembagaan tidak bisa menjawab, maka keraguan akan terus ada, apalagi kita merindukan negeri bebas korupsi," tambah Indra.

Sementara, Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengaku optimistis dengan lima anggota Dewas KPK.

"Melihat figur yang dipilih menjadi dewan pengawas KPK kami meyakini upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan lebih komprehensif," kata dia di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (21/12).

[Gambas:Video CNN]
Hasto berpandangan bahwa keberadaan Dewas KPK mempu meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para komisioner KPK.

Ia berharap Dewas KPK mampu memaksimalkan pencegahan korupsi di samping turut melakukan tindakan penangkapan bagi para koruptor.

"Tidak ada lagi seperti dulu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan karena ambisi orang per orang," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi melantik lima anggota Dewas KPK, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris.
(mjo/rzr/arh)