Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu pendiri
Partai Hanura mengimbau Mantan Ketua Umum Partai Hanura,
Wiranto tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dinilai melawan kepengurusan Partai Hanura.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto buka suara mengenai posisinya yang sudah tidak dianggap lagi di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).
Salah satu penggagas dan pendiri Partai Hanura, Yus Yusman Sumanegara menyebut Wiranto dan beberapa pihak yang mengaku sebagai fungsionaris telah mengganggu situasi politik di Indonesia melalui statemennya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif," kata Yus Yusman, Senin (23/12).
Yus mengingatkan, jika merujuk kembali pada Putusan Mahkamah Agung nomor 194K tertanggal 13 Mei 2019, maka telah disahkan bahwa kepengurusan partai yang sah yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah Hanura di bawah kepempinan OSO dan Sekjen Harry Lontung Siregar.
Maka itu, kata dia, Partai Hanura dengan tegas telah melaksanakan keputusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan itu. Terlebih diperkuat melalui Munas Partai yang kembali memilih Oso sebagai Ketua Umum.
"Sehingga kalau ada yang masih mengaku-ngaku DPP lain, adalah ilegal," katanya.
Menurutnya, Musyawarah Nasional III yang digelar beberapa waktu lalu di bawah kepemimpinan OSO selaku Ketua Umum dan Harry Lontung selaku Sekretaris Jendral telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang partai politik yang berlaku.
Pelaksanaan itu juga kata dia telah sesuai dengan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Sehingga semua keputusan-keputusan Musyawarah Nasional III Partai Hanura sah dan mengikat," jelasnya.
Meski begitu, Yus Yusman juga meminta agar OSO yang telah sah diakui oleh pihaknya sebagai Ketua Umum Partai Hanura bersedia menerima kembali para fungsionaris yang mau bergabung kembali dengan partai.
[Gambas:Video CNN]Sebelumnya, Wiranto mengklaim dirinya merekayasa pemilihan OSO sebagai Ketua Umum secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) di Bambu Apus, Jakarta Timur beberapa tahun lalu. Saat itu OSO pertama kalinya menjadi Ketum Hanura.
Wiranto menceritakan, hal itu dilakukan lantaran dirinya mendapat tugas untuk menjadi Menko Polhukam era Presiden Joko Widodo pada periode pertama.
"Kami mengundang saudara OSO untuk menjadi salah satu calon yang mengganti saya. Lalu, saya merekayasa agar beliau terpilih secara aklamasi, maka jadilah dia ketum terpilih," kata Wiranto saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/12).
Saat itu, Wiranto mengaku 'mengalah' karena dirinya merasa bahwa sebagai Menko Polhukam yang turut menangani permasalahan politik di Indonesia, tak elok apabila tetap menjabat sebagai ketum parpol.
(tst/ain)