Ketua I LPNU Zaenal Effendi mengatakan kredit yang diberikan Kemenkeu lewat program Ultra Mikro (UMi) itu tidak sesuai kesepakatan awal dengan bunga kredit atau pricing pembiayaan yang terlampau tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyebut Kemenkeu minim koordinasi dengan LPNU dan PBNU. Kredit bantuan itu, kata dia, disalurkan pada lembaga di luar koordinasi PBNU, sehingga mereka tak bisa melakukan pengawasan terhadap program tersebut.
Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil Siradj menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp1,5 triliun kredit murah.
Dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.
"Kita lihat kemiskinan di depan mata kita. Oleh karena itu, program keputusan Muktamar NU masih belum mampu kita jalankan terus terang karena kurang afirmasi dari pemerintah," kata Said.
"Pernah kita MoU dengan Menteri Sri Mulyani akan gelontorkan kredit murah Rp1,5 triliun. Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana," lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
Kemenkeu membantah pernyataan Said tersebut. Juru bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan Pemerintah telah mengucurkan dana program Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.
"Apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Said bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada satu peser pun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar," kata Nufransa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/12).
---
Catatan redaksi: Judul berita diubah pada Kamis (26/12) pukul 21.30 WIB dari semula "Akui Terima Dana Kemenkeu, PBNU Tetap Protes Bunga Tinggi" karena terjadi kesalahan. (dhf/wis)