PBNU: Silakan Undang Investasi, Tapi Kurangi Ketimpangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketimpangan. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan pihaknya tidak ingin orang miskin di Indonesia semakin miskin.

"Silakan undang investasi, namun kurangi ketimpangan. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin makin terpuruk," ujar Said dalam keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).

Lihat juga: LSM Tuding Jokowi Bagi-bagi Megaproyek di Ibu Kota Baru

Said menuturkan pembangunan nasional selama tujuh dekade, termasuk di era Jokowi belum mampu melenyapkan ketimpangan. Hal itu, kata dia, terlihat dari sistem ekonomi yang oligarkis, yang dikuasai segelintir orang pada aset.

Ia tak menampik sistem oligarki bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dia berkata pertumbuhan tidak terjadi secara merata.

Said mengklaim berdasarkan data, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen atau 150 juta penduduk Indonesia.

Lihat juga: Hari Pahlawan, Anies Singgung Masalah Ketimpangan di Jakarta

"Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah," ujarnya.

Di sisi lain, Said juga menyebut sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja saat ini terseok-seok karena industrialisasi dan kegagalan pemerintah melakukan reformasi agraria.

Dia menyebut sawah-sawah telah menjadi tadah hujan karena minimnya infrastruktur irigasi. "Akibatnya produktivitas turun. Sawah-sawah akhirnya disulap jadi rumah-rumah," kata Said.

[Gambas:Video CNN]

"Pada gilirannya kebutuhan pangan diperoleh dari impor yang menguras devisa," ujarnya menambahkan.

Lihat juga: Salah Langkah Jokowi Pilih Menteri dan Desakan Putus Oligarki

Terkait dengan situasi itu, Said menyampaikan PBNU meminta pemerintah untuk memotong mata rantai oligarki.

(jps/asa)