Erick Thohir Ogah Respons Debat Banjir: Itu Bukan Domain Saya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Erick Thohir mengaku ogah mengomentari silang pendapat antara pemerintah pusat dan daerah terkait banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek.

"Saya tidak mau komentar, misalnya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah. Itu bukan domain (ranah) saya," ujarnya saat mengunjungi posko banjir di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (5/1).

Sebagai Menteri BUMN, Erick hanya bilang bahwa perusahaan BUMN ingin hadir dan berusaha maksimal untuk membantu masyarakat terdampak banjir. "Ini bagian dari pembuktian BUMN itu hadir untuk rakyat," katanya singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan konsep normalisasi sungai maupun naturalisasi sungai sama-sama membutuhkan pelebaran sungai.

Lihat juga: Anies Kerja Bakti, Relawan 212 Jerit 'Gubernur Rasa Presiden'

Menurut Basuki, upaya untuk menangani banjir di DKI Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur baik di kawasan hulu maupun hilir. Pembangunan di kawasan hulu, yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Sementara, pembangunan di kawasan hilir, yakni normalisasi atau naturalisasi sungai, meneruskan pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang melimpahkan air ke Kanal Banjir Timur.

Namun demikian, beberapa pekerjaan itu terhenti akibat permasalahan pembebasan lahan.

Lihat juga: Warga Korban Banjir Berencana Gugat Pemprov DKI

Padahal, hal itu dinilai penting dan pembangunannya merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Sedangkan Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya.

Pun demikian, Basuki tidak mempermasalahkan perbedaan istilah yang digunakan oleh pemerintah provinsi. Menurut dia, mau naturalisasi ataupun normalisasi, yang terpenting dikerjakan.

Sedangkan terkait pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang ditujukan untuk mengurangi debit banjir ke Jakarta diperkirakan rampung pada 2020.
[Gambas:Video CNN] (els/bir)