Jokowi Tegaskan Natuna adalah Wilayah NKRI

CNN Indonesia
Rabu, 08 Jan 2020 15:32 WIB
Presiden Joko Widodo menyatakan tak ada kapal asing melanggar teritori Indonesia di Natuna, seperti yang ramai diberitakan belakangan ini.
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada nelayan Natuna saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya masuk ke dalam administrasi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengatakan tak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia atas wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Kepala Negara menjelaskan bahwa tak ada kapal nelayan asing, termasuk China yang memasuki teritorial Indonesia seperti yang ramai diberitakan.

"Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," ujarnya.

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna hari ini. Ia didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, kapal nelayan China masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kehadiran kapal nelayan China yang dikawal oleh coast guard negeri Tirai Bambu itu memantik polemik dengan pemerintah Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah sudah menyampaikan sikap jelas kepada pemerintah China terkait pelanggaran kapal Tiongkok yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia. Retno menyatakan China harus mematuhi UNCLOS 1982.

"Kami ingin Tiongkok mematuhi hukum Internasional termasuk di UNCLOS," katanya.

[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tak mudah menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia, khususnya kepada China. Ia ingin publik memahami makna perairan ZEE.

"Kita ini jangan terus gampang ngomong kita (pemerintah) ini menjual kedaulatan kita (Indonesia), beda ZEE itu," kata Luhut.

Luhut menyatakan perairan yang diterobos kapal China berada di wilayah ZEE Indonesia. Bukan laut teritorial.

Wilayah ZEE sendiri lebih berkenaan dengan potensi ekonomi atau kekayaan alam. Bukan kedaulatan. Berbeda halnya jika kapal China memasuki laut teritorial Indonesia, maka bisa disebut telah melanggar kedaulatan Indonesia. (fra/wis)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER